Anggota Dewan Komisioner OJK, Hasan Fawzi, menjelaskan bahwa langkah tersebut dilakukan untuk menghadirkan tingkat pengungkapan yang lebih rinci, terutama terkait beneficial ownership atau pemilik manfaat sebenarnya dari suatu saham.

Sebelumnya, klasifikasi investor dikelompokkan dalam sembilan kategori utama seperti individu, perusahaan efek, dan reksa dana. Dengan skema baru, data yang dikelola Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) akan diperinci menjadi 27 subtipe agar struktur kepemilikan saham dapat terlihat lebih granular.

“Untuk meyakinkan bahwa ada tingkat transparansi yang lebih rinci dan memenuhi keinginan salah satu index provider global, MSCI, nanti diklasifikasikan lagi dengan subtipe investornya,” ujar Hasan.

Adapun 27 subtipe tersebut mencakup berbagai entitas seperti Private Equity, Trustee Bank, Venture Capital, Government, Sovereign Wealth Fund, Investment Advisors, Brokerage Firms, hingga State Owned Enterprises. Kategori lainnya meliputi Central Bank, International Organization, Cooperatives, Political Parties, Educational Institution, serta sejumlah bentuk badan usaha dan organisasi lainnya.

Selain perincian subtipe, OJK juga akan menyediakan rekapitulasi klasifikasi berdasarkan kemungkinan afiliasi. Data tersebut mencakup porsi kepemilikan saham yang terafiliasi, termasuk oleh direksi, komisaris, maupun entitas pengendali.

Menurut Hasan, ketersediaan data yang jelas menjadi faktor penting bagi MSCI dalam menentukan bobot saham Indonesia dalam indeks global.

“Yang penting mereka punya informasi yang cukup jelas untuk mempertimbangkan apakah akan diikutkan atau tidak dalam perhitungan indeks,” tegasnya.

Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan antara OJK, Self-Regulatory Organization (SRO), dan perwakilan MSCI pada Senin (2/2/2026). Pertemuan tersebut turut dihadiri Direktur Pengembangan BEI Jeffrey Hendrik, Direktur Utama KSEI Samsul Hidayat, serta Chief Investment Officer Danantara Pandu Sjahrir.

Saat ini OJK telah menginstruksikan KSEI untuk melakukan sosialisasi kepada seluruh partisipan pasar modal. Para partisipan nantinya akan mengisi dan melengkapi data investor secara lebih rinci sesuai klasifikasi baru tersebut. (*/Red)

Guru: Dari Pinggiran ke Panggung Utama

Tak lagi jadi profesi yang terpinggirkan, guru kini berdiri di garis depan perubahan. Pemerintah mengumumkan tambahan kesejahteraan yang mengundang sorotan tajam. Guru ASN menerima satu kali gaji pokok tambahan, sebuah langkah yang disebut “lanjutan” dari kebijakan lama. Namun sorotan sesungguhnya tertuju pada guru non-ASN: tunjangan profesi mereka melonjak dari Rp 1,5 juta menjadi Rp 2 juta per bulan. Tidak semua bersorak Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) mengungkap bahwa kenaikan ini hanya berlaku bagi mereka yang lolos SK Inpassing. Banyak guru merasa bingung, bahkan kecewa.

Di balik sorotan itu, insentif Rp 300 ribu per bulan selama 7 bulan untuk guru non-ASN dan 2 bulan untuk guru PAUD nonformal menjadi angin segar yang menyentuh akar rumput pendidikan.

2. 12.500 Guru Menuju Gelar S1/D4

Tak ada lagi alasan untuk tertinggal. Pemerintah membuka jalan bagi 12.500 guru yang belum bergelar S1 atau D4 melalui program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL). Di 112 perguruan tinggi, mereka diberi kesempatan untuk memenuhi syarat akademik yang selama ini menjadi penghalang karier dan kualitas pengajaran.

3. Sekolah Rakyat: Senjata Pemutus Rantai Kemiskinan

Sekolah Rakyat bukan sekadar sekolah, ia adalah benteng melawan kemiskinan ekstrem. Gratis, berasrama, dan menyasar anak-anak dari keluarga miskin berdasarkan DTSEN, program ini menjadi manifestasi nyata dari Instruksi Presiden No 8 Tahun 2025. Dengan 164 titik operasional di seluruh Indonesia, anak-anak kini bisa belajar tanpa harus menunggu tahun ajaran baru, tanpa harus bekerja, dan tanpa harus mengkhawatirkan biaya hidup.

4. Sekolah Garuda: Mencetak Elit Akademik Indonesia

Sekolah Garuda adalah mimpi besar yang mulai terwujud. Dirancang sebagai sekolah pre-university berasrama berbasis STEM, program ini menyiapkan generasi unggul untuk menembus universitas terbaik dunia. Dengan dua model Transformasi dan pembangunan baru Sekolah Garuda menyaring siswa lewat seleksi akademik ketat dan latar ekonomi. 80% siswa dibebaskan dari biaya, sisanya membayar penuh.

Empat titik baru ditargetkan beroperasi pada 2026, melengkapi daftar sekolah unggulan dari Aceh hingga Papua Barat. Ini bukan sekadar pendidikan, ini adalah investasi jangka panjang untuk kejayaan Indonesia.

5. Digitalisasi dan Revitalisasi: Sekolah Masa Depan Dimulai

Tak ada lagi ruang kelas gelap dan papan tulis kusam. Pemerintah membangun 52 sekolah baru, merevitalisasi 122 satuan pendidikan nonformal, dan menjangkau 15.523 sekolah dari target awal 10.440. Layar pintar (smart board) kini hadir di 285 ribu sekolah PAUD hingga SKB, mengubah cara belajar menjadi interaktif dan modern.

(Red/Bhr).

Aksi ini merupakan bentuk protes terhadap tayangan program televisi “Xpose Uncensored” yang ditayangkan oleh stasiun Trans7. Tayangan tersebut dinilai oleh massa telah merendahkan martabat pesantren, ulama, dan santri, khususnya menyangkut institusi pesantren Lirboyo.

Dalam aksi tersebut, massa menutup pintu masuk Transmart dengan lakban dan menuliskan kata “DISEGEL” menggunakan cat semprot. Meskipun sempat menimbulkan ketegangan, demonstrasi berlangsung kondusif dan segel dibuka kembali setelah aksi selesai.

Ketua GP Ansor Kabupaten Bandung, Dede Sumarsah, menyatakan bahwa permintaan maaf dari pihak Trans7 dianggap tidak cukup untuk meredakan kekecewaan warga NU.

“Kami ingin ada tanggung jawab lebih dari sekadar permintaan maaf. Tayangan itu telah melukai marwah pesantren,” ujarnya, jum’at (17/12025).

Pihak Transmart belum memberikan pernyataan resmi terkait insiden ini. Sementara itu, masyarakat diimbau untuk tetap menjaga ketertiban dan menyampaikan aspirasi secara damai.

Sbelumnya, salah satu segmen tayangan Trans7 yang memicu kemarahan publik adalah pernyataan bahwa santri “rela ngesot” untuk memberikan amplop kepada kiai, serta judul provokatif seperti “Santrinya Minum Susu Aja Kudu Jongkok”. Tayangan ini memicu tagar #BoikotTrans7 yang viral di berbagai platform media sosial.

Menteri Agama Nasaruddin Umar turut angkat bicara, menegaskan bahwa pesantren adalah benteng moral bangsa dan tidak layak dicap buruk. Sejumlah tokoh agama seperti Gus Miftah juga menyampaikan kecaman terhadap tayangan tersebut.

Menanggapi kontroversi ini, Trans7 telah menyampaikan permohonan maaf secara resmi dan berkomitmen untuk mengevaluasi konten siarannya. Mereka juga memutus kerja sama dengan rumah produksi yang bertanggung jawab atas tayangan tersebut.

(Red/Bhr).

Menteri Luar Negeri RI, Sugiono, menyampaikan bahwa penyelenggaraan ajang tersebut sepenuhnya berada di bawah tanggung jawab Persatuan Senam Indonesia (Persani) sebagai panitia nasional.

“Saya monitor, tapi ini yang menyelenggarakan kan Persani. Kita lihat perkembangannya seperti apa,” ujar Sugiono di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, (08/10/2025).

Sugiono menambahkan bahwa hingga saat ini Kemenlu belum menerima permintaan resmi atau nota diplomatik terkait kedatangan kontingen Israel. Ia menegaskan bahwa proses penerbitan visa merupakan kewenangan Direktorat Jenderal Imigrasi, bukan Kementerian Luar Negeri.

“Kalau misalnya menerima atau tidak, itu akan ditentukan apakah mereka diberikan visa atau tidak, dan itu bukan oleh Kementerian Luar Negeri,” tegas Sugiono.

Kemenlu juga menyampaikan bahwa pihaknya akan terus memantau perkembangan isu ini dan memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil tetap sejalan dengan prinsip politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif serta menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan.

Sebagai informasi, kehadiran atlet Israel dalam ajang olahraga internasional di Indonesia sebelumnya telah menuai penolakan dari sejumlah tokoh dan organisasi masyarakat, termasuk Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Komisi I DPR RI, yang menilai partisipasi tersebut bertentangan dengan amanat konstitusi dan solidaritas terhadap perjuangan rakyat Palestina.

(Red/Bhr).

Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Sukamta, menyampaikan bahwa keikutsertaan atlet dari negara yang disebut sebagai pelaku genosida di Gaza bertentangan dengan prinsip moral dan amanat konstitusi Indonesia.

“Olahraga bukan sekadar kompetisi, tetapi juga sarana diplomasi dan promosi negara. Memberi panggung kepada Israel sama saja dengan mengabaikan penderitaan rakyat Palestina,” tegas Sukamta.

Komisi I menilai bahwa sikap politik luar negeri Indonesia harus tetap konsisten dalam mendukung kemerdekaan Palestina dan menolak segala bentuk penjajahan, sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sejarah panjang Indonesia menunjukkan konsistensi tersebut, mulai dari penolakan bertanding melawan Israel pada Piala Dunia 1958 hingga penolakan visa delegasi Israel pada Asian Games 1962.

Dalam situasi kemanusiaan yang sangat memprihatinkan di Gaza, di mana lebih dari 66.000 warga Palestina telah menjadi korban sejak agresi militer Israel pada Oktober 2023, Komisi I menilai bahwa kehadiran atlet Israel di Indonesia akan mencederai nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan yang dijunjung tinggi oleh bangsa Indonesia.

“Kami mendesak pemerintah untuk tidak memberikan perlakuan istimewa dalam bentuk apa pun kepada Israel, baik terkait visa, simbol negara, maupun fasilitas keamanan. Ketegasan ini penting untuk menjaga marwah bangsa dan menunjukkan keberpihakan kita terhadap keadilan global,” tutup Sukamta.

Komisi I DPR RI berharap pemerintah bersikap tegas dan tidak mengorbankan prinsip demi alasan teknis atau tekanan internasional. Penolakan ini bukan semata-mata sikap politik, melainkan cerminan jati diri bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan keadilan.

(Red/Bhr).

Dalam pernyataan resmi yang disampaikan di Balai Kota Jakarta, Pramono menegaskan bahwa ia tidak akan memberikan izin bagi atlet Israel untuk bertanding di wilayah Ibu Kota.

“Tentang atlet Israel kalau ke Jakarta, tentunya sebagai Gubernur Jakarta dalam kondisi seperti ini pasti saya tidak mengizinkan,” ujar Pramono, rabu (08/10/2025).

Pramono menyebut bahwa kehadiran atlet dari negara yang terlibat dalam konflik berkepanjangan di Gaza dapat memicu gejolak sosial dan kemarahan publik. Ia menyoroti luka kolektif masyarakat Indonesia atas tragedi kemanusiaan yang terjadi di Palestina. “Karena apa pun yang terjadi di Gaza, memorinya itu melekat di kita semua,” tambahnya.

Gubernur juga menyarankan agar pemerintah pusat tidak menerbitkan visa bagi atlet Israel sebagai langkah preventif untuk menjaga kondusivitas nasional.

“Kalau saya, yang paling penting visanya enggak usah dikeluarin saja supaya enggak ke Jakarta,” tegasnya.

Sikap Pramono mendapat dukungan dari berbagai organisasi masyarakat, termasuk Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Muhammadiyah, yang turut menyuarakan penolakan terhadap partisipasi Israel. Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Sukamta, juga mendesak pemerintah untuk konsisten dalam menjalankan amanat konstitusi yang menolak segala bentuk penjajahan.

Pramono turut mengutip pidato Presiden Prabowo Subianto di Sidang Umum PBB yang menegaskan komitmen Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina. “Pidato Pak Presiden sudah jelas, jadi tidak perlu diterjemahkan lagi,” tuturnya.

Dengan mempertimbangkan situasi geopolitik dan sensitivitas publik, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menegaskan bahwa tidak akan ada ruang bagi kontingen Israel dalam ajang olahraga internasional selama kepemimpinan Pramono Anung.

(Red/Bhr).

Pernyataan ini disampaikan Yusril kunjungannya ke Kabupaten Belitung Timur, menanggapi pertanyaan wartawan terkait dualisme kepemimpinan PPP pasca Muktamar X yang digelar di Ancol. Dalam forum tersebut, dua tokoh yakni Muhammad Mardiono dan Agus Suparmanto masing-masing mengklaim terpilih sebagai ketua umum secara aklamasi, memicu ketegangan di internal partai.

“Pemerintah akan sangat hati-hati dalam mengesahkan susunan pengurus baru parpol. Kami wajib bersikap objektif dan tidak memihak kepada salah satu kubu yang bertikai,” tegas Yusril, Senin (29/09/2025).

Yusril menambahkan bahwa pemerintah tidak memiliki keinginan untuk mencampuri urusan internal partai politik. Ia menekankan bahwa penyelesaian konflik harus dilakukan secara mandiri oleh partai, sesuai dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) dan Undang-Undang Partai Politik yang berlaku.

“Kalau terjadi konflik internal, pemerintah tidak akan mengesahkan susunan pengurus baru. Kami akan menunggu hingga tercapai kesepakatan internal, putusan mahkamah partai, atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap,” ujarnya.

Pemerintah juga meminta agar kedua pihak tidak menjadikan pemerintah sebagai penengah atau fasilitator dalam konflik tersebut, karena hal itu dapat ditafsirkan sebagai bentuk intervensi.

Yusril menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa dalam negara demokrasi, partai politik adalah pilar utama yang harus mandiri dan mampu menyelesaikan dinamika internalnya sendiri. Pemerintah hanya akan menggunakan pertimbangan hukum dalam proses pengesahan kepengurusan partai politik, tanpa campur tangan politik.

(Red/Bhr).

Diana Valencia menempuh pendidikan tinggi di Universitas Multimedia Nusantara (UMN), mengambil jurusan Ilmu Komunikasi. Sejak masa kuliah, Diana telah menunjukkan ketertarikan mendalam terhadap dunia jurnalistik dan storytelling. Ia aktif dalam berbagai kegiatan kampus yang berfokus pada media, peliputan, dan produksi konten.

Karier jurnalistiknya dimulai di Kompas TV, tempat ia mengasah kemampuan peliputan dan penyajian berita. Pada September 2019, Diana resmi bergabung dengan CNN Indonesia TV, di mana ia dikenal sebagai reporter yang kerap meliput isu politik dan pemerintahan.

Jenjang studi dan pengalaman Diana Valencia menjadi fondasi penting dalam membentuk integritasnya sebagai jurnalis. Keberaniannya bertanya kepada Presiden RI mengenai MBG, meski berujung pada pencabutan ID liputan, dinilai oleh banyak pihak sebagai bentuk nyata dari fungsi kontrol sosial pers yang dijamin oleh konstitusi.

Profil dan Latar Belakang

• Nama lengkap: Diana Valencia Gunawan

• Tempat lahir: Jakarta

• Tahun lahir: 1997

• Pendidikan: Lulusan bidang komunikasi dan jurnalistik

• Media saat ini: CNN Indonesia

• Jabatan: Reporter dan News Anchor

Diana memulai karier jurnalistiknya sejak 2017 sebagai intern di Kompas Gramedia. Ia kemudian bergabung dengan CNN Indonesia sebagai intern journalist pada 2018, dan melanjutkan kariernya sebagai reporter di Kompas TV (2019–2021) sebelum kembali ke CNN Indonesia sebagai jurnalis tetap.

Rekam Jejak Profesional

– Diana dikenal sebagai pembawa berita dan reporter politik yang kerap meliput isu-isu strategis nasional, termasuk kegiatan di lingkungan Istana Kepresidenan.

– Ia pernah menjadi korban intimidasi saat meliput forum GMPG pada 2023, sebuah insiden yang mendapat kecaman dari komunitas pers.

– Dalam tugasnya, Diana kerap tampil di program berita utama dan dialog politik, menunjukkan kapasitasnya sebagai jurnalis yang tajam dan berwawasan luas.

Insiden MBG dan Pencabutan Kartu Pers

Pada 27 September 2025, dalam sesi doorstop di Istana, Diana mengajukan pertanyaan kepada Presiden Prabowo mengenai kelanjutan penanganan kasus keracunan makanan dalam program MBG. Pertanyaan tersebut dianggap “di luar konteks acara” oleh Biro Pers Istana, yang kemudian mencabut akses liputan Diana sebagai wartawan istana.

Langkah ini memicu reaksi keras dari berbagai pihak, termasuk Dewan Pers dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), yang menilai tindakan tersebut sebagai bentuk penghalangan kerja jurnalistik dan ancaman terhadap kebebasan pers.

Sosok di Balik Layar

Di luar dunia jurnalistik, Diana dikenal sebagai pribadi yang gemar membaca, menikmati kopi, dan merekam video kreatif. Ia bermimpi menjadi videografer profesional dengan selera visual yang tinggi.

Diana Valencia bukan sekadar jurnalis. Ia adalah simbol keberanian dan integritas dalam menyuarakan kepentingan publik. Di tengah tantangan dan tekanan, ia tetap berdiri tegak sebagai penjaga nilai-nilai demokrasi dan kebebasan pers.

(Red/Bhr).

“Soal Makan Bergizi Gratis ada instruksi khusus enggak, Pak?” tanya Diana kepada Presiden Prabowo Subianto.

Kemudian petugas dari Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Istana (BPMI) datang ke kantor CNN Indonesia dan mencabut kartu pers istana milik Diana pada hari Sabtu, 27 September 2025. Tanpa penjelasan resmi, tanpa proses klarifikasi. Seolah pertanyaan tentang program MBG yang tengah disorot publik karena kasus keracunan massal adalah pelanggaran berat.

Langkah ini langsung menuai kecaman dari berbagai pihak. Dewan Pers, AJI Jakarta, LBH Pers, hingga PWI Pusat menyuarakan keprihatinan dan mendesak agar akses liputan Diana segera dipulihkan. Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat menegaskan bahwa pencabutan tersebut berpotensi menghambat kemerdekaan pers yang dijamin oleh Undang-Undang.

Pemimpin Redaksi CNN Indonesia, Titin Rosmasari, menyebut tindakan BPMI sebagai langkah yang mengejutkan dan tidak berdasar.

“Tepatnya pukul 18.15 WIB, seorang petugas BPMI (Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden) mengambil ID pers Diana di kantor CNN Indonesia,” kata Titin dikutip dari kompas.com, Minggu (28/9/2025).

Titin juga menjelaskan bahwa pertanyaan Diana Valencia justru mewakili rasa penasaran masyarakat tentang keracunan MBG, dan hal itu sangatlah wajar mengingat bahwa diana melakukan tugas jurnalistik.

“Pertayaan Diana sangat relevan dan kontekstual, justru itulah tugas jurnalis menggali isu yang menjadi perhatian publik,” tegasnya.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan bahwa pencabutan kartu pers adalah tanggung jawabnya, bukan Presiden. Ia berjanji akan mencari jalan keluar terbaik, namun hingga kini belum ada kepastian soal pemulihan akses liputan.

“Ya kita cari jalan keluar terbaik lah, kami sudah menyampaikan kepada Biro Pers untuk coba dikomunikasikan agar ada jalan keluar terbaik. Kita bangun komunikasi bersama lah,” ujarnnya di CNN Indonesia, Minggu (28/09/2025).

Insiden ini menimbulkan pertanyaan mendalam: apakah jurnalis kini harus menakar kata demi kata sebelum bertanya kepada pemimpin negeri? Apakah transparansi dan akuntabilitas pemerintah hanya slogan kosong?

Diana Valencia mungkin kehilangan kartu persnya, tapi pertanyaannya telah membuka mata publik. Bahwa di balik program bergizi, ada aroma yang tak sedap. Dan bahwa di negeri ini, kadang yang paling berani bertanya justru yang pertama dibungkam.

(Red/Bhr).

Keputusan aklamasi Agus langsung dibacakan Pimpinan Sidang Paripurna VIII Qoyum Abdul Jabbar. “Aklamasi Pak Agus Suparmanto merupakan kehendak Muktamar dan aspirasi Muktamirin yang menentukan keputusan,” ujar Qoyum

Semula pihak Muhamad Mardiono juga mengklaim bahwa sudah terpilih secara aklamasi sebagai ketua umum (Ketum) Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

“Pertama-tama saya ingin menyampaikan selamat kepada Pak Mardiono atas terpilihnya secara aklamasi dalam muktamar ke-10 yang baru saja kami ketuk palunya,” ucap Wakil Ketua Umum PPP Amir Uskara saat jumpa pers di arena Muktamar X.

Amir mengatakan, penetapan Mardiono secara aklamasi sebagai ketua umum telah mendapatkan persetujuan dari 30 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP memberikan dukungan bulat.

“Insya Allah kami sudah sepakat dengan seluruh DPW bahwa tadi memang kita sudah ketuk palu dan menyampaikan selamat kepada Pak Mardiono yang terpilih secara aklamasi,” kata Amir.

Senada dengan itu, Plt Ketua Umum PPP, Muhamad Mardiono menyatakan bahwa tidak ada peraturan yang dilanggar dari penetapan aklamasi ini.

“Sebagaimana yang diatur dalam pasal 11, ya, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, maka proses bisa dipercepat dan kemudian ini kita anggap sebagai penyelamatan dalam kondisi situasi yang sangat darurat,” ucap Mardiono.

Muktamar PPP sempat diwarnai kericuhan setelah dibuka pada Sabtu 27 September 2025. Terdapat tiga nama yang digadang-gadang maju sebagai calon ketua umum PPP yaitu Muhammad Mardiono yang saat ini menjabat sebagai Plt Ketua Umum PPP, Agus Suparmanto, dan Husnan Bey Fanani. (Red)