Nata Indonesia – Bantuan sosial (Bansos) bagi guru non PNS dan P3K Rp 7,575 M tahun anggaran 2022 di Dinas Pendidikan (Disdik) Sumenep disinyalir raib. Aktivis Gerakan Mahasiswa Ekstra Parlemen (Gempar) mendemo kinerja Kepala Disdik Sumenep untuk mempertanyakan Kepala Disdik Sumenep, Senin 31 Juli 2023.
Semula Kepala Disdik Sumenep Agus Dwi Saputra meyakinkan publik bahwa bantuan itu akan dicairkan pada akhir Juni lalu, namun hingga kini belum dicairkan. Ada 5.050 guru yang akan diberi bantuan masing-masing menerima Rp 1,5 juta. Total anggaran Rp 7,575 M.
Koordinator Lapangan (Korlap) Gempar Mitahul Arifin mengatakan, seluruh calon penerima sebelumnya sudah diminta SPJ oleh Disdik Sumenep. “Mestinya SPJ itu diminta setelah bantuan cair, ini belum cair sudah diminta. Atau jangan-jangan itu sudah ditilap semua uang bantuannya,” ucapnya saat diwawancara Nataindonesia.com
Miftah menegaskan, pihaknya meyakini bahwa ada kongkalikong dalam mempermainkan anggaran insentif guru itu untuk kepentingan pribadi. “Itu anggaran 2022 tidak dicairkan, terus nanti misal akan dicairkan pada 2024, berarti anggaran 2022 hilang kemudian dianggarkan lagi pada 2023, jadi kan dianggarkan dua kali tapi cair sekali, itu perkiraan kami,” tegasnya.
Aktivisi Gempar merasa sangat kecewa pada saat demo, pasalnya Kadisdik Sumenep tidak menemui mereka saat saat orasi. Mereka hanya ditemui oleh Sekretaris Disdik dan dijaga oleh pengamanan Polres Sumenep.
“Kami tidak akan berhenti di sini hingga semuanya transparan. Kadis Agus tidak pantas lagi menjabat dia pantas untuk dipecat bahkan dibuang dari lingkaran pemerintahan Sumenep,” pungkas Miftah. (mud/red)
