Sementara itu, PDB atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp3.576,2 triliun.
Secara triwulanan, ekonomi Indonesia pada triwulan II-2026 tumbuh 3,73 persen dibandingkan triwulan I-2026 (quarter-to-quarter/q-to-q).

Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan mencatat pertumbuhan tertinggi secara triwulanan, yakni sebesar 12,26 persen.
Sementara dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah menjadi komponen dengan pertumbuhan tertinggi pada triwulan II-2026, yaitu sebesar 15,08 persen dibandingkan triwulan sebelumnya.
Jika dibandingkan dengan triwulan II-2025, pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,29 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicatat oleh Lapangan Usaha Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 10,81 persen.

Dari sisi pengeluaran, Pengeluaran Konsumsi Pemerintah kembali menjadi komponen dengan pertumbuhan tertinggi, mencapai 15,97 persen secara tahunan.
Secara kumulatif, perekonomian Indonesia pada semester I-2026 tumbuh 5,45 persen dibandingkan semester I-2025.

Pada periode tersebut, Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum mencatat pertumbuhan tertinggi dari sisi produksi, yakni sebesar 11,83 persen.
Sementara dari sisi pengeluaran, Pengeluaran Konsumsi Pemerintah tumbuh paling tinggi dengan capaian 18,62 persen dibandingkan semester I-2025.

Secara spasial, kelompok provinsi di Pulau Jawa masih mendominasi struktur perekonomian Indonesia pada triwulan II-2026 dengan kontribusi sebesar 56,47 persen.
Kelompok provinsi di Pulau Jawa juga mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 5,65 persen secara tahunan pada triwulan II-2026.

Data tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan II-2026 berlangsung baik secara triwulanan maupun tahunan, dengan sektor produksi dan komponen pengeluaran yang mencatat pertumbuhan berbeda pada masing-masing periode pengukuran. (*)

Wacana penerapan e-voting dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak Kabupaten Sumenep 2027 patut diapresiasi sebagai bagian dari upaya mengikuti perkembangan teknologi dan memperbaiki tata kelola demokrasi di tingkat desa.

Namun, Lakpesdam NU Sumenep berpandangan bahwa e-voting tidak boleh ditempatkan sebagai satu-satunya solusi untuk memperbaiki kualitas Pilkades. Sebelum berbicara terlalu jauh tentang teknologi pemungutan suara, pemerintah perlu memastikan bahwa kualitas keseluruhan sistem pemilihan sudah benar-benar dibenahi.

SDM Harus Menjadi Perhatian Utama

Teknologi secanggih apa pun tidak akan otomatis menghasilkan demokrasi yang berkualitas apabila sumber daya manusia yang menjalankannya belum siap.

Karena itu, peningkatan kapasitas panitia, aparatur desa, pengawas, serta masyarakat pemilih harus menjadi bagian penting sebelum e-voting diterapkan. Masyarakat harus memahami cara kerja sistem, mekanisme pengawasan, keamanan data, hingga prosedur apabila terjadi persoalan dalam proses pemungutan suara.

Jangan sampai teknologinya modern, tetapi literasi demokrasinya masih tertinggal.

Tujuan Akhir Pilkades Adalah Melahirkan Pemimpin Desa Berkualitas

Kita perlu mengingat kembali bahwa substansi Pilkades bukan sekadar bagaimana suara dihitung dengan cepat dan efisien.

Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah:

Apakah sistem Pilkades mampu menghasilkan kepala desa yang berkualitas, berintegritas, kompeten, dan benar-benar mampu membangun desanya?

Jika e-voting hanya membuat proses pencoblosan menjadi digital, tetapi kualitas kandidat dan proses seleksinya tidak diperbaiki, maka perubahan tersebut belum menyentuh persoalan utama demokrasi desa.

Portofolio Calon Kepala Desa Harus Menjadi Prioritas

Salah satu aspek yang perlu mendapatkan perhatian serius adalah portofolio calon kepala desa.

Masyarakat harus memperoleh informasi yang memadai mengenai rekam jejak, pengalaman, kapasitas kepemimpinan, kemampuan manajerial, pengalaman sosial, serta gagasan pembangunan masing-masing calon.

Pemilih jangan hanya disodori foto dan nama calon di surat suara digital. Mereka harus mendapatkan informasi yang cukup agar dapat memilih berdasarkan rekam jejak dan kapasitas, bukan semata-mata popularitas, hubungan kekerabatan, tekanan sosial, atau kekuatan finansial.

Integritas: Apa Alat Ukurnya?

Hal lain yang tidak kalah penting adalah persoalan integritas calon kepala desa.

Kita sering mengatakan bahwa kepala desa harus berintegritas. Tetapi pertanyaannya: apa alat ukurnya?

Apakah pernah ada mekanisme yang serius untuk menilai rekam jejak calon? Bagaimana dengan kepatuhan terhadap hukum, pengelolaan keuangan, konflik kepentingan, komitmen terhadap pelayanan publik, serta rekam jejak sosial dan kepemimpinannya?

Integritas tidak boleh berhenti sebagai slogan kampanye. Harus ada indikator yang transparan, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan.

E-Voting Bukan Tujuan Akhir

Lakpesdam NU Sumenep berpandangan bahwa e-voting hanyalah instrumen, bukan tujuan akhir.

Teknologi dapat membantu meningkatkan efisiensi, akurasi, transparansi, dan kecepatan proses pemungutan suara. Tetapi teknologi tidak otomatis memperbaiki kualitas demokrasi apabila persoalan mendasar seperti politik uang, politik kekerabatan, rendahnya literasi politik, kualitas calon, dan lemahnya pendidikan pemilih tidak dibenahi.

Karena itu, jika Pemerintah Kabupaten Sumenep serius ingin menghadirkan Pilkades 2027 yang berkualitas, maka pembenahan harus dilakukan secara menyeluruh: mulai dari kualitas SDM, pendidikan pemilih, transparansi informasi calon, standar integritas, pengawasan, pencegahan politik uang, hingga mekanisme evaluasi pascapemilihan.

Jangan hanya mengubah cara rakyat memberikan suara. Perbaiki juga cara kita menyiapkan calon pemimpin yang akan menerima suara tersebut.

Pada akhirnya, ukuran keberhasilan Pilkades bukan semata-mata apakah pemilih menggunakan kertas atau layar digital.

Ukuran keberhasilannya adalah apakah demokrasi desa mampu melahirkan pemimpin yang berkualitas, berintegritas, kompeten, dan benar-benar bekerja untuk kepentingan masyarakat.

Penulis adalah Ketua Lakpesdam NU Sumenep*

GMNI Sumenep menilai wacana tersebut perlu dikaji secara mendalam karena perubahan nama daerah bukan sekadar persoalan identitas, tetapi juga memiliki konsekuensi administratif, anggaran, historis, dan sosial bagi masyarakat.

Ketua DPC GMNI Sumenep, Roni Ardiyanto, mengatakan pihaknya menghargai jika gagasan tersebut dimaksudkan untuk mempertegas karakter Sumenep sebagai daerah kepulauan. Namun, menurut dia, pemerintah perlu memastikan perubahan nama benar-benar menjadi kebutuhan dan prioritas masyarakat.

“Kami menghargai niat baik jika memang tujuannya untuk menegaskan identitas dan potensi kepulauan kita yang luar biasa. Namun, mengubah nama daerah bukan perkara sederhana. Ada konsekuensi logis berupa biaya administrasi yang besar, mulai dari perubahan dokumen kependudukan, kop surat instansi, hingga identitas pemerintahan lainnya,” kata Roni Ardiyanto, Rabu, 12 Agustus 2026.

Roni berpandangan, pemerintah seharusnya lebih dahulu menjawab persoalan mendasar yang masih dihadapi masyarakat, khususnya di wilayah kepulauan. Persoalan tersebut antara lain infrastruktur dasar, akses kesehatan, pendidikan, hingga transportasi.

Dia menilai anggaran dan energi pemerintah daerah semestinya lebih diarahkan untuk mengurangi ketimpangan pembangunan antara wilayah daratan dan kepulauan.

“Apakah perubahan nama ini sepadan dan menjadi prioritas di tengah berbagai tantangan nyata yang masih dihadapi masyarakat?” ujarnya.

Selain persoalan prioritas pembangunan, ia meminta setiap rencana perubahan nama daerah didukung kajian akademis, historis, dan sosiologis yang komprehensif.

Menurut Roni, Sumenep memiliki sejarah dan identitas kultural yang panjang. Karena itu, perubahan nama tidak boleh dilakukan tanpa mempertimbangkan akar sejarah serta dampaknya terhadap identitas masyarakat.

Selain itu, Roni juga meminta pemerintah membuka ruang partisipasi publik yang bermakna sebelum mengambil keputusan.

Menurutnya, wacana perubahan nama daerah tidak semestinya hanya dibahas di kalangan pemerintah atau elite politik. Pemerintah perlu melibatkan tokoh masyarakat, tokoh adat, sejarawan, budayawan, akademisi, mahasiswa, serta masyarakat secara luas, terutama warga kepulauan.

“Wacana sebesar ini tidak boleh menjadi keinginan sepihak. Harus ada ruang dialog dan public hearing yang transparan dan inklusif. Masyarakat harus diberikan kesempatan untuk menyampaikan pandangan,” katanya.

Lebih lanjut ia juga menyoroti aspek anggaran. Jika wacana tersebut tetap dilanjutkan, pemerintah diminta membuka secara transparan estimasi biaya yang dibutuhkan dalam seluruh proses perubahan nama.

“Masyarakat berhak mengetahui berapa anggaran yang dibutuhkan dan untuk apa anggaran tersebut digunakan,” ujar Roni.

Ia mengingatkan agar wacana Kabupaten Sumenep Kepulauan tidak berhenti sebagai simbol atau sekadar menjadi isu politik.

“Jangan sampai gagasan ‘Sumenep Kepulauan’ sekadar menjadi sensasi politik atau pengalihan isu dari pekerjaan besar pemerintahan yang belum terselesaikan. Identitas kepulauan tidak terbangun hanya dengan menambahkan kata ‘Kepulauan’ pada nama kabupaten, tapi melalui kebijakan yang berpihak, afirmasi anggaran, dan pembangunan nyata yang dirasakan langsung masyarakat kepulauan,” tegasnya.

Ia menyatakan, GMNI Sumenep berkomitmen mengawal perkembangan wacana tersebut dan meminta setiap kebijakan yang diambil pemerintah benar-benar berorientasi pada kesejahteraan masyarakat Sumenep, baik di wilayah daratan maupun kepulauan. (*)

Langkah itu terlihat dalam kunjungan Ketua Umum Barisan Muda Penegak Amanat Nasional (BM PAN), Slamet Ariyadi, ke Sumenep, Sabtu (8/8/2026). Dalam agenda yang berlangsung di Bupati Hall, Jalan KH. Mansur, Pabian, Slamet mengukuhkan 500 relawan PAN sekaligus melantik pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PAN di 27 kecamatan.

Agenda tersebut berlangsung bersamaan dengan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) I PAN Sumenep dan menjadi bagian dari kunjungan kerja Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PAN Jawa Timur.

Penguatan struktur tersebut menandai upaya PAN Sumenep memperluas kerja organisasi hingga tingkat kecamatan. Relawan yang dikukuhkan juga diposisikan sebagai bagian dari kerja politik partai di tengah masyarakat.

Slamet mengatakan, para relawan yang telah dikukuhkan akan berada di garis depan dalam membantu masyarakat.

“Relawan yang sudah dilantik ini yang akan berada di garda terdepan membantu rakyat,” kata Slamet.

Menurut Slamet, konsolidasi bukan semata agenda internal partai, tetapi bagian dari kewajiban kader untuk memastikan keberadaan PAN memberikan dampak kepada masyarakat.

“Sebagai kader partai sudah menjadi kewajiban yang melekat untuk berkontribusi mengonsolidasikan partai dan berdampak kepada masyarakat,” ujarnya.

Di sisi lain, pelantikan DPC PAN di 27 kecamatan memperkuat struktur organisasi PAN Sumenep di tingkat akar rumput. Struktur tersebut berada di bawah koordinasi DPD PAN Sumenep.

Slamet juga mengapresiasi PAN Sumenep yang telah memiliki kantor permanen. Keberadaan kantor tersebut dinilai menjadi salah satu modal kelembagaan untuk menjalankan aktivitas partai di daerah.

“Ini sebagai legacy dan menjadi contoh bahwa PAN siap memenangkan pemilu di 2029,” katanya.

Terkait target perolehan kursi di masing-masing daerah pemilihan, Slamet menyebut tidak ada instruksi khusus. Namun, ia menegaskan bahwa konsolidasi dan upaya memenangkan partai merupakan kewajiban kader.

“Tidak ada perintah, tapi sudah menjadi kewajiban bagi DPD untuk konsolidasi dan memenangkan partai,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua DPD PAN Sumenep, Faisal Muhlis, mengatakan konsolidasi organisasi akan diikuti dengan upaya membaca potensi yang ada di daerah.

“Kami akan menggali potensi lokal untuk nantinya dirumuskan program-program dan langkah strategis partai menuju pemilu,” kata Faisal.

Dengan struktur DPC yang kini mencakup seluruh kecamatan, ditambah penguatan melalui 500 relawan, PAN Sumenep mulai memiliki perangkat organisasi yang lebih lengkap untuk menjalankan agenda politiknya.

Kerja berikutnya adalah menerjemahkan struktur tersebut ke dalam program dan aktivitas yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Di titik inilah konsolidasi politik PAN Sumenep akan diuji, bukan hanya dari seberapa lengkap strukturnya, tetapi dari seberapa efektif mesin tersebut bekerja di lapangan. (Moh/red)

Pengukuhan ratusan relawan tersebut dilakukan Ketua Umum Barisan Muda Penegak Amanat Nasional (BM PAN), Slamet Ariyadi, di Bupati Hall, Jalan KH. Mansur, Pabian, Sumenep, Sabtu (8/8/2026).

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian kunjungan kerja Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PAN Jawa Timur ke Sumenep yang juga dirangkaikan dengan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) I PAN Sumenep.

Slamet mengatakan, relawan yang telah dikukuhkan tidak hanya menjadi bagian dari struktur pendukung partai, tetapi juga diharapkan aktif membantu masyarakat.

“Relawan yang sudah dilantik ini yang akan berada di garda terdepan membantu rakyat,” kata Slamet.

Menurutnya, keterlibatan kader dan relawan dalam kerja-kerja sosial menjadi bagian dari konsolidasi politik yang dilakukan PAN.

“Sebagai kader partai sudah menjadi kewajiban yang melekat untuk berkontribusi mengonsolidasikan partai dan berdampak kepada masyarakat,” ujarnya.

Bagi PAN Sumenep, keberadaan 500 relawan tersebut menjadi salah satu modal untuk memperluas jangkauan organisasi di tingkat masyarakat. Pengukuhan relawan juga berlangsung bersamaan dengan pelantikan pengurus DPC PAN di 27 kecamatan.

Ketua DPD PAN Sumenep, Faisal Muhlis, mengatakan pihaknya akan memanfaatkan konsolidasi tersebut untuk menggali potensi lokal sebagai dasar penyusunan program dan langkah strategis partai.

“Kami akan menggali potensi lokal untuk nantinya dirumuskan program-program dan langkah strategis partai menuju pemilu,” kata Faisal.

Dengan demikian, konsolidasi PAN Sumenep tidak hanya diarahkan pada pembentukan struktur organisasi, tetapi juga pada penguatan hubungan partai dengan masyarakat. Basis relawan menjadi salah satu instrumen yang dipersiapkan untuk menjalankan kerja-kerja tersebut.

Meski Pemilu 2029 masih berada beberapa tahun di depan, PAN Sumenep mulai menyiapkan perangkat organisasi dan basis pendukung sejak sekarang. Efektivitasnya akan sangat bergantung pada bagaimana relawan dan struktur partai menerjemahkan konsolidasi tersebut menjadi kerja nyata di tengah masyarakat. (Moh/red)

Setiap musim panen tembakau di Madura, persoalan yang dihadapi petani hampir selalu berulang. Setelah berbulan-bulan menanggung biaya produksi, menghadapi cuaca yang tidak menentu, hingga menjaga kualitas hasil panen, petani justru memasuki mata rantai perdagangan tanpa kepastian mengenai bagaimana harga tembakau mereka akan ditentukan. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mendasar, benarkah negara telah berpihak kepada petani jika tata niaga tembakau masih berjalan tanpa instrumen yang jelas?

Hingga saat ini, perdagangan tembakau masih lebih banyak bergantung pada mekanisme pasar dan proses grading yang belum didukung oleh standar nasional yang baku. Penilaian mutu hasil panen umumnya dilakukan oleh pihak pembeli atau grader berdasarkan parameter yang belum sepenuhnya terbuka dan seragam. Di sisi lain, petani tidak memiliki instrumen pembanding untuk mengetahui apakah kualitas tembakau yang dinilai benar-benar sesuai dengan harga yang ditetapkan.

Akibatnya, posisi tawar petani menjadi lemah. Ketika terjadi perbedaan penilaian terhadap mutu tembakau, hampir tidak tersedia mekanisme yang memungkinkan petani mengajukan keberatan berdasarkan standar yang diakui bersama. Harga akhirnya lebih banyak ditentukan oleh kekuatan pasar dan posisi tawar para pelaku perdagangan daripada oleh sistem penilaian yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam tata kelola komoditas strategis, negara semestinya tidak hanya berperan pada aspek budidaya maupun hilirisasi, tetapi juga memastikan perdagangan berlangsung secara adil. Keadilan tersebut hanya dapat diwujudkan apabila tersedia instrumen yang mengatur klasifikasi mutu, mekanisme grading, sistem pengawasan, hingga parameter pembentukan harga yang dapat dipahami dan diakses oleh seluruh pelaku usaha, terutama petani sebagai produsen.

Selama instrumen tersebut belum tersedia, hubungan antara petani dan pembeli akan terus berada dalam posisi yang tidak seimbang. Pembeli memiliki kewenangan menilai kualitas sekaligus menentukan nilai ekonomi suatu komoditas, sementara petani hanya menerima hasil penilaian tanpa memiliki acuan yang dapat digunakan untuk melakukan verifikasi. Ketimpangan informasi inilah yang menjadi akar persoalan tata niaga tembakau selama bertahun-tahun.

Lakpesdam NU Sumenep memandang sudah saatnya pemerintah melakukan reformasi tata niaga tembakau secara menyeluruh. Reformasi tersebut tidak cukup diwujudkan melalui peningkatan produksi atau perluasan pasar, melainkan harus dimulai dengan membangun instrumen perdagangan yang memberikan kepastian hukum dan kepastian usaha. Penyusunan standar nasional mutu tembakau, sertifikasi kompetensi bagi grader, mekanisme audit terhadap proses penilaian, hingga sistem pembentukan harga yang lebih transparan merupakan langkah yang perlu dipertimbangkan.

Tembakau bukan sekadar komoditas perdagangan, tetapi sumber penghidupan bagi ribuan keluarga petani di Madura. Oleh karena itu, keberpihakan negara tidak cukup diukur melalui berbagai program bantuan kepada petani. Keberpihakan yang sesungguhnya adalah menghadirkan sistem tata niaga yang mampu memberikan perlindungan terhadap hak-hak ekonomi petani, memperkuat posisi tawar mereka, serta memastikan proses perdagangan berlangsung secara adil, transparan, dan akuntabel.

Selama tata niaga tembakau masih berjalan tanpa instrumen yang jelas, maka persoalan harga akan terus berulang setiap musim panen. Pertanyaannya bukan lagi mengapa petani sering mengeluhkan harga tembakau, melainkan sampai kapan negara membiarkan perdagangan komoditas strategis ini berjalan tanpa fondasi regulasi yang memadai. (*)

Aktivis Sumenep, Khoirul Ibad mempertanyakan lambannya penanganan kasus yang diduga merugikan negara hingga Rp1,2 miliar tersebut. Menurutnya, lamanya proses penyelidikan berpotensi memunculkan berbagai spekulasi di tengah masyarakat.

“Bayangkan, kasus ini sudah berlangsung begitu lama. Masa penegak hukum kita selemah ini? Kasus bernilai triliunan rupiah di tingkat pusat bisa cepat terungkap, sedangkan perkara yang nilainya jauh lebih kecil justru bertahun-tahun belum juga tuntas,” kata Ibad, Minggu (26/7/2026).

Ibad menilai Kejari Sumenep perlu memberikan kepastian kepada masyarakat mengenai perkembangan penanganan perkara agar tidak memunculkan persepsi negatif. Ia juga mengingatkan agar proses hukum berjalan secara profesional, transparan, dan bebas dari intervensi.

Dikutip Media Klikmadura, Kejari Sumenep memastikan proses penanganan perkara masih terus berjalan. Kepala Kejari Sumenep Nislianudin melalui Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Endro Riski Erlazuardy menyampaikan bahwa perkara tersebut kini tinggal menunggu jadwal ekspose di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.

“Saya sudah mendapatkan informasi dari Kasi Pidsus kalau kasus ini sudah dibahas dengan Bapak Kajari, dan akan segera ditingkatkan ke ekspose dengan Bapak Kajati Jatim. Tinggal menunggu jadwal saja,” ujar Endro Riski Erlazuardy, Kamis (25/6/2026).

Sebelumnya, Kejari Sumenep telah memeriksa sekitar 40 orang dalam proses penyelidikan kasus dugaan penyimpangan pengadaan logistik Pemilu 2024. Perkara tersebut kini telah memasuki tahapan menuju ekspose di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur sebagai bagian dari proses penanganan lebih lanjut. (Ari/red)

Pertandingan berlangsung ketat sejak menit awal. Spanyol tampil dominan dalam penguasaan bola dan terus menekan pertahanan Argentina, namun hingga waktu normal berakhir kedua tim gagal mencetak gol sehingga laga harus dilanjutkan ke babak tambahan.

Gol penentu lahir pada menit ke-106 melalui Ferran Torres. Penyerang Spanyol itu memanfaatkan celah di lini belakang Argentina untuk menaklukkan kiper lawan dan membawa timnya unggul 1-0. Skor tersebut bertahan hingga peluit panjang dibunyikan.

Kekalahan ini menggagalkan ambisi Argentina mempertahankan gelar juara dunia yang diraih pada edisi 2022. Bagi Lionel Messi, final ini juga diyakini menjadi salah satu penampilan terakhirnya di panggung Piala Dunia.

Keberhasilan tersebut sekaligus mengakhiri penantian panjang Spanyol sejak terakhir kali mengangkat trofi Piala Dunia pada 2010. Selain itu, La Roja mencatat rekor baru dengan hanya kebobolan satu gol sepanjang turnamen dan memperpanjang rekor tak terkalahkan menjadi 38 pertandingan.

Gelar ini juga mengukuhkan dominasi sepak bola Spanyol di level dunia. Setelah tim putri menjuarai Piala Dunia 2023, Spanyol kini menjadi negara pertama yang secara bersamaan memegang gelar juara Piala Dunia putra dan putri. (Red/*)

Akibat belum berjalannya operasional dapur, kegiatan produksi dan distribusi makanan bergizi kepada penerima manfaat (PM) untuk sementara waktu tidak terlaksana.

Menindaklanjuti kondisi tersebut, relawan dan pegawai SPPG Sapeken 2 mengajukan Laporan Khusus (Lapsus) yang ditandatangani bersama kepada Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) melalui Koordinator Kecamatan (Korcam) Sapeken. Mereka juga menyampaikan laporan keberatan kepada pihak terkait.

Relawan Sebut Kepala SPPG Sudah Lama Tidak Hadir

Akuntan SPPG Sapeken 2, Chrisna Sangandea F.M., yang mewakili relawan, mengatakan AH terakhir kali berada di dapur pada 19 Juni 2026. Sejak saat itu, berbagai upaya komunikasi yang dilakukan relawan, pegawai, maupun mitra disebut belum memperoleh tanggapan.

“Kami bersama PIC dan seluruh relawan sudah mengajukan Lapsus kepada pihak yang berwenang di Badan Gizi Nasional melalui Korcam Sapeken dan Korwil Sumenep,” ujar Chrisna, Kamis (16/7/2026).

Menurut Chrisna, AH mulai jarang hadir dan lebih sering menjalankan pekerjaannya dari kediamannya di Kalisangka, Kangean. Ia mengaku proses laporan anggaran kerap mengalami keterlambatan sehingga berdampak pada kelancaran operasional dapur.

Chrisna juga menyebut keterlambatan tersebut berpengaruh terhadap pekerjaan Akuntan (AK) dan Ahli Gizi (AG), karena sejumlah proses administrasi harus menunggu persetujuan Kepala SPPG.

“Sementara pengawasan seluruh aktivitas dapur seharusnya menjadi tanggung jawabnya,” katanya.

Mitra Nilai Kondisi Ini Berdampak pada Pelayanan

Mitra SPPG Sapeken 2, Evi Sumartini, mengatakan belum berjalannya operasional dapur turut berdampak pada citra mitra di tengah masyarakat.

“Ini berimplikasi pada anggapan mitra yang tidak baik, padahal mitra memiliki komitmen untuk memberikan pelayanan terbaik,” ujarnya.

Korcam dan Korwil Siap Tindak Lanjuti Laporan

Koordinator Kecamatan (Korcam) SPPG Sapeken, Dedy Permadi, membenarkan telah menerima laporan khusus dari relawan dan pegawai.

“Laporannya sudah saya terima, dan akan kami kirimkan ke Korwil,” katanya.

Sementara itu, Koordinator Wilayah (Korwil) SPPG Sumenep, Moh. Kholilurrahman Hidayatullah, menyatakan pihaknya akan memverifikasi laporan tersebut sebelum meneruskannya ke KPPG untuk ditindaklanjuti.

“Jika benar hal itu terjadi, silakan buatkan laporan khusus kepada kami. Nanti akan kami tindaklanjuti dengan mengirimkan ke KPPG. Selain itu, kami juga akan menindaklanjuti dengan langkah-langkah konkret,” ujarnya.

Ia menegaskan program MBG merupakan program prioritas pemerintah yang harus berjalan sesuai ketentuan.

“Kami berkomitmen memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, khususnya para penerima manfaat,” pungkasnya. (Ari/red)

Pernyataan itu disampaikan Kusmayanti saat menjadi narasumber dalam Forum Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan Dewan Pimpinan Cabang Persatuan Wartawan Republik Indonesia (DPC PWRI) Kabupaten Sumenep di Kafe Tanean, Kabupaten Sumenep, Kamis (9/7/2026).

Menurut Kusmayanti, standar SPPG tidak hanya berkaitan dengan kelayakan bangunan, tetapi juga mencakup sertifikasi halal sebagai jaminan bahwa seluruh proses produksi telah memenuhi ketentuan yang berlaku. Aspek tersebut meliputi pengelolaan limbah, penggunaan bahan baku, hingga higienitas dalam proses pengolahan makanan.

Selain itu, keberadaan chef dinilai sangat penting untuk memastikan setiap tahapan pengolahan hingga penyajian makanan dilakukan sesuai standar keamanan pangan dan kualitas gizi.

“Kami wajibkan chef dan sertifikasi halal bagi semua SPPG. Itu merupakan bagian dari instruksi kami. Hanya saja, terkadang masih ada mitra yang belum mengindahkan aturan tersebut,” tegas Kusmayanti.

Senada dengan itu, Kepala BGN, S. Nanik Deyang, dalam konferensi pers beberapa pekan lalu juga menegaskan bahwa setiap juru masak di SPPG harus memiliki sertifikasi kompetensi.

“Kami juga menginstruksikan yayasan untuk menyediakan pendamping chef,” ujar Nanik. (Red/*)