Gerakan mahasiswa sejak dahulu dikenal sebagai salah satu pilar moral bangsa. Di tengah kebuntuan politik dan melemahnya fungsi kontrol berbagai lembaga negara, mahasiswa selalu hadir sebagai suara yang mengingatkan bahwa kekuasaan tidak boleh berjalan tanpa pengawasan. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, independensi gerakan mahasiswa menghadapi ujian yang tidak ringan.

Hari ini muncul fenomena ketika sebagian organisasi mahasiswa dinilai memiliki kedekatan yang terlalu erat dengan lingkaran kekuasaan. Hubungan tersebut tidak selalu salah, sebab dialog antara mahasiswa dan pemerintah merupakan bagian dari demokrasi. Akan tetapi, persoalan muncul ketika kedekatan itu mengikis daya kritis, sehingga mahasiswa lebih sibuk membela kebijakan daripada menguji apakah kebijakan tersebut benar-benar berpihak kepada rakyat.

Di sisi lain, tidak sedikit gerakan mahasiswa yang sengaja dibenturkan oleh kepentingan politik. Polarisasi diciptakan agar mahasiswa saling berhadapan, sementara substansi persoalan bangsa justru terlupakan. Akibatnya, energi gerakan habis untuk konflik internal, bukan memperjuangkan kepentingan publik.

Padahal, sejarah mencatat bahwa kekuatan mahasiswa lahir dari independensinya. Mahasiswa dihormati bukan karena kedekatannya dengan penguasa atau oposisi, melainkan karena keberaniannya berdiri di atas kepentingan rakyat. Ketika harga kebutuhan pokok meningkat, lapangan kerja semakin sempit, pendidikan semakin mahal, dan ketimpangan sosial melebar, itulah ruang yang seharusnya menjadi fokus perjuangan mahasiswa.

Rezim apa pun selalu memiliki kecenderungan untuk merangkul kelompok-kelompok kritis. Karena itu, tantangan terbesar gerakan mahasiswa saat ini bukan hanya menghadapi pemerintah, tetapi juga menjaga jarak yang sehat dari berbagai kepentingan politik praktis. Independensi bukan berarti anti-dialog, melainkan memastikan bahwa setiap sikap lahir dari kajian ilmiah, keberpihakan kepada kebenaran, dan kepentingan masyarakat luas.

Gerakan mahasiswa tidak boleh berubah menjadi instrumen legitimasi kekuasaan ataupun kendaraan kepentingan elite. Kampus harus tetap menjadi ruang lahirnya pemikiran kritis, bukan sekadar tempat mencetak pendukung pemerintah atau lawan pemerintah. Demokrasi membutuhkan mahasiswa yang bebas berpikir, berani mengkritik, sekaligus mampu memberikan solusi.

Sejarah akan selalu mengingat mahasiswa yang berdiri bersama rakyat, bukan mereka yang larut dalam kenyamanan kekuasaan. Sebab pada akhirnya, independensi bukan sekadar identitas gerakan mahasiswa, tetapi syarat utama agar suara mahasiswa tetap dipercaya sebagai suara nurani bangsa. (*)

Semula pemerintah berencana membuat SPPG sebanyak 21.000, namun yang terjadi di lapangan sudah mencapai 27.877 titik. Ada pembengkakan 6.877 titik.

Ketua Jong Sumekar Siswadi menjelaskan, pemerintah harus segera melakukan evaluasi menejemen program, terutama dalam lingkaran Badan Gizi Nasional (BGN). “Terjadinya kelebihan titik dari target semula itu mengindikasikan adanya praktik pelanggaran aturan yang sengaja dilanggar sendiri oleh oknum oknum BGN,” ujarnya, Ahad 14 Juni 2026.

Menurut Siswadi, salah satu solusi untuk mengembalikan pada target semula yakni dengan melakukan penutupan atau pencabutan ijin bagi mitra yang memiliki lebih dari satu SPPG.

“Kita tahu nih ada sebagian mitra yang memiliki lebih dari satu titik SPPG, contohnya banyak. Ini juga yang menjadi masalah utama, kenapa titik kemudian bisa lebih. Mereka cukup kasih satu SPPG saja. Kalau yang hanya punya satu SPPG mereka beri pembinaan menejemen serta mitigasi untuk meningkatkan kualitas” urainya.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, dalam konferensi pers di kantornya pada Kamis (11/6) mengatakan, akibat titik SPPG lebih tersebut, beban anggaran program prioritas pemerintah ini bertambah sekitar Rp1 triliun per bulan atau setara Rp12 triliun per tahun.

“Nah ini yang perlu penataan agar bisa diperbaiki dan diselesaikan,” katanya. (*/Ari)

Kegiatan yang menjadi bagian dari rangkaian peringatan Bulan Bung Karno itu diikuti ribuan peserta dari berbagai daerah di Jawa Timur.

Ajang lari tersebut tidak hanya menjadi sarana olahraga, tetapi juga wadah menumbuhkan semangat kebangsaan, kebersamaan, dan nilai-nilai perjuangan yang diwariskan Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno.

Sebagai bentuk apresiasi kepada peserta, panitia memberikan hadiah uang tunai jutaan rupiah kepada para pemenang dari berbagai kategori, mulai dari kategori dewasa hingga anak-anak.

Ketua DPD KNPI Sumenep, Khairul Umam, hadir langsung menyerahkan hadiah kepada para juara. Ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi dan menyukseskan kegiatan tersebut.

“Kami bangga kepada seluruh peserta, khususnya para juara. Kegiatan ini bukan sekadar lomba lari, tetapi juga menjadi sarana menanamkan nilai-nilai perjuangan, semangat hidup sehat, dan kebersamaan sebagaimana yang diajarkan Bung Karno,” ujar Khairul Umam.

Menurutnya, Soekarno Fun Run menjadi momentum penting untuk membangkitkan semangat nasionalisme melalui pendekatan olahraga yang menyenangkan dan dapat diterima oleh semua kalangan.

Ia menilai tingginya antusiasme peserta yang datang dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur menunjukkan bahwa semangat olahraga dan kecintaan terhadap nilai-nilai kebangsaan masih tumbuh kuat di tengah masyarakat.

“Kegiatan ini membuktikan bahwa kolaborasi antara pemerintah daerah dan organisasi kepemudaan mampu menghadirkan kegiatan yang positif, edukatif, dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” katanya.

Khairul berharap Soekarno Fun Run dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan dengan skala yang lebih besar sehingga mampu menarik peserta dari berbagai daerah di Indonesia.

“Semoga kegiatan ini terus berkembang. Selain menyehatkan masyarakat, ajang seperti ini juga menjadi sarana mempererat persaudaraan, memperkuat semangat kebangsaan, sekaligus memperkenalkan Kabupaten Sumenep kepada masyarakat luas,” ujarnya.

Berikut daftar pemenang Soekarno Fun Run 2026:

Kategori Putra Dewasa

– Juara I: David (Lumajang)
– Juara II: Ananda F (Pasuruan)
– Juara III: Ihwan M (Sumenep)

Kategori Putri Dewasa

– Juara I: Esty Alifiah (Sidoarjo)
– Juara II: Mita Aulia (Malang)
– Juara III: Nurul Sofinianta Dewi (Surabaya)

Kategori Putri Anak-anak

– Juara I: Ana
– Juara II: Ananda S
– Juara III: Anissa N

Kategori Putra Anak-anak

– Juara I: Muhammad S
– Juara II: Abizar
– Juara III: Rafael

Keberhasilan penyelenggaraan Soekarno Fun Run 2026 semakin menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Sumenep dan DPD KNPI Sumenep dalam menghadirkan kegiatan yang memadukan olahraga, pendidikan karakter, serta penguatan nilai-nilai kebangsaan bagi masyarakat. (*)

Pertemuan tersebut tidak sekadar menjadi ajang silaturahim organisasi, tetapi juga ruang konsolidasi untuk menyelaraskan arah pengembangan kader pelajar NU di Kabupaten Sumenep. Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua PCNU Sumenep KH. Md. Widadi Rohim, jajaran pengurus PCNU, LP Ma’arif NU, LPTNU, RMI, serta pengurus PC IPNU-IPPNU Sumenep.

Dalam forum tersebut, PC IPNU-IPPNU Sumenep memaparkan tiga agenda prioritas organisasi, yaitu penguatan struktur organisasi hingga tingkat akar rumput, peneguhan identitas Pelajar NU, serta pengembangan usaha kreatif guna memperkuat kemandirian organisasi.

Ketua PC IPNU Sumenep, Ainul Yakin, menegaskan bahwa ketiga agenda tersebut merupakan bagian dari upaya menyiapkan kader masa depan Nahdlatul Ulama. “Keberhasilan program-program tersebut membutuhkan dukungan dan kolaborasi dari PCNU serta berbagai lembaga di lingkungan NU,” paparnya.

Dukungan terhadap agenda kaderisasi tersebut juga disampaikan LP Ma’arif NU Sumenep. Selain mendorong optimalisasi pendidikan di lingkungan Ma’arif, lembaga tersebut menilai sinergi antara IPNU-IPPNU dan OSIS perlu terus diperkuat sebagai bagian dari pembinaan pelajar di lembaga pendidikan NU.

Sementara itu, LPTNU Sumenep menyoroti pentingnya membangun keseimbangan antara penguatan tradisi keagamaan dan peningkatan kapasitas literasi digital kader. Pendataan potensi kader juga dinilai penting sebagai fondasi pengembangan sumber daya manusia di masa mendatang.

Ketua PCNU Sumenep KH. Md. Widadi Rohim menegaskan bahwa IPNU dan IPPNU memiliki posisi strategis sebagai wadah kaderisasi generasi penerus Nahdlatul Ulama. Karena itu, sinkronisasi program antarbanom dan lembaga menjadi kebutuhan penting agar proses kaderisasi dapat berjalan secara berkelanjutan.

“Orientasi pengabdian dan niat yang benar harus tetap menjadi fondasi utama dalam menjalankan amanah organisasi,” urainya.

Menutup pertemuan tersebut, Ketua PC IPPNU Sumenep Putri Ramadani menyatakan kesiapan IPNU-IPPNU untuk terus memperkuat kolaborasi dengan PCNU dan berbagai lembaga terkait dalam pengembangan kader, pendidikan, dan pemberdayaan pelajar NU di Kabupaten Sumenep.

Pertemuan ini menandai komitmen bersama antara PCNU dan IPNU-IPPNU Sumenep untuk memperkuat ekosistem kaderisasi pelajar NU sebagai bagian dari investasi sumber daya manusia Nahdlatul Ulama di masa depan. (**)

Hari Kesaktian Pancasila semestinya tidak hanya menjadi momentum mengenang sejarah bangsa, tetapi juga saat yang tepat untuk melakukan refleksi kritis terhadap arah perjalanan demokrasi Indonesia. Pancasila lahir sebagai dasar negara yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, supremasi sipil, keadilan sosial, serta penghormatan terhadap keberagaman. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, muncul gejala yang patut dicermati bersama, yakni menguatnya pengaruh militer dalam berbagai ruang kehidupan sipil.

Militer memiliki peran penting dalam menjaga pertahanan dan kedaulatan negara. Akan tetapi, ketika ruang-ruang sipil mulai diisi oleh pendekatan, budaya, dan aktor militer secara berlebihan, demokrasi menghadapi tantangan serius. Batas antara fungsi pertahanan dan urusan sipil menjadi semakin kabur. Fenomena ini menimbulkan kekhawatiran akan lahirnya kembali praktik-praktik yang dahulu menjadi kritik besar dalam sejarah bangsa.

Gejala tersebut tampak dari semakin luasnya keterlibatan institusi militer dalam sektor-sektor yang sejatinya menjadi domain sipil, mulai dari birokrasi, pembangunan, hingga berbagai program sosial. Kondisi ini berpotensi mengurangi ruang partisipasi masyarakat sipil dan melemahkan mekanisme kontrol demokratis yang selama ini menjadi fondasi Reformasi.

Di sisi lain, aroma sentralisasi kekuasaan semakin terasa. Semangat desentralisasi yang diperjuangkan pasca-Reformasi perlahan mengalami kemunduran. Pemerintah daerah yang dahulu diberi ruang lebih luas untuk mengelola kebutuhan masyarakat setempat kini menghadapi berbagai pembatasan melalui kebijakan yang semakin terkonsentrasi di pusat. Akibatnya, kreativitas daerah, partisipasi warga, dan kemampuan pemerintah lokal dalam merespons persoalan masyarakat menjadi semakin terbatas. Padahal, desentralisasi bukan sekadar pembagian kewenangan administratif.

Desentralisasi merupakan instrumen demokrasi yang memungkinkan rakyat berpartisipasi lebih dekat dalam proses pengambilan keputusan. Ketika kewenangan kembali menumpuk di pusat, risiko lahirnya kebijakan yang jauh dari kebutuhan masyarakat lokal pun menjadi semakin besar.

Pancasila mengajarkan musyawarah, keadilan, dan penghormatan terhadap kedaulatan rakyat. Karena itu, menjaga supremasi sipil merupakan bagian penting dalam merawat nilai-nilai Pancasila. Negara yang kuat bukanlah negara yang seluruh ruang publiknya dikendalikan oleh pendekatan militeristik, melainkan negara yang mampu menempatkan militer secara profesional di bidang pertahanan, sementara ruang sipil tetap menjadi arena utama demokrasi dan partisipasi rakyat.

Hari Kesaktian Pancasila 2026 hendaknya menjadi pengingat bahwa ancaman terhadap bangsa tidak selalu datang dari luar. Ancaman juga dapat muncul ketika prinsip-prinsip demokrasi, desentralisasi, dan supremasi sipil perlahan terkikis. Menjaga Pancasila berarti menjaga keseimbangan kekuasaan, memperkuat masyarakat sipil, serta memastikan bahwa cita-cita Reformasi tetap hidup dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Pancasila akan tetap sakti jika demokrasi dijaga, supremasi sipil dihormati, dan kekuasaan tidak kembali terpusat pada segelintir elite.”

*Peneliti Jong Sumekar Sumenep

“Kalau tidak menyumbang katanya jangan salahkan jika ada pemberitaan citra miring. Memang tidak disebutkan gamblang namun pesan eksplisit dalam bahasanya mengarah ke ancaman demikian,” kata Mitra SPPG kepada Nataindonesia.com, pada Kamis Maret 2026, di Sumenep.

Mitra SPPG ini namanya enggan disebutkan karena takut jadi masalah panjang. “Tolong jangan sebut nama, saya cuma kesel saja sama oknum seperti ini, kami siap membantu hal yang berkaitan dengan program program sosial, namun harus paham etika dan kode etik” ungkapnya.

Ia menjelaskan, pihaknya terbuka bagi semua kalangan masyarakat yang butuh bantuan dalam kegiatan sosial apapun. Lebih lebih di bulan suci Ramadhan yang penuh berkah. “Hitung hitung sebagai amal serta sekalian mempererat jalinan kebersamaan,” jelasnya.

Media (wartawan), sambungnya, mestinya menjadi penggerak edukasi, penyajian informasi yang mendidik serta kreatif. Pasalnya, wartawan bakal bernilai jika gagasan dan ide idenya mampu memberikan stimulus perubahan bagi masyarakat pada umumnya.

“Coba tawarkan ke kami apa ide dan gagasannya yang sekiranya bisa membantu program MBG ini semakin berjalan dengan baik sesuai harapan presiden. Kan jelas tuh tujuan MBG salah satunya mendongkrak ekonomi daerah,” urainya.

Oknum wartawan LSM yang dikayan telah memberikan nada ancaman tidak etis tersebut semula juga telah mengirimkan surat permohonan bantuan dana untuk kegiatan santunan anak yatim. Seperti surat yang sudah diterima oleh redaksi Nataindonesia.com.

Pengelola SPPG ini menegaskan, pihaknya merasa cukup malu karena ada oknum media mengatasnamakan bantuan anak yatim namun perilakunya jauh dari profesi profesional. “Jangan jualan nama anak yatim tapi jual gagasan dan ide,” pungkasnya. (ari/red)

Dukungan tersebut bukan tanpa alasan. Hal itu merupakan representasi aspirasi dan soliditas 38 BPC HIPMI se-Jawa Timur dalam memperkuat langkah BPD HIPMI Jawa Timur untuk menjadi tuan rumah agenda nasional tersebut.

Ketua Umum BPC HIPMI Sumenep, Khomeini Ramadhan, menyatakan bahwa dari aspek kesiapan organisasi, Jawa Timur dinilai layak menjadi tuan rumah Munas XVIII HIPMI.

“Kami melihat Jawa Timur sangat siap, baik dari sisi organisasi, infrastruktur, maupun dukungan pemerintah daerah,” ujarnya, Sabtu (28/02/2026).

Rama, sapaan akrabnya, juga menilai kekuatan ekonomi Jawa Timur ditopang berbagai sektor strategis di daerah, termasuk Kabupaten Sumenep yang berada di ujung timur Pulau Madura.

Sebagai daerah dengan basis agraris yang kuat serta geliat pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang terus berkembang, Sumenep dinilai siap menunjukkan bahwa Jawa Timur merupakan pusat pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

“Kekuatan ekonomi Sumenep bertumpu pada sektor pertanian dan ketahanan UMKM,” jelasnya.

Rama menegaskan, dukungan HIPMI Sumenep ini menjadi penanda bahwa pencalonan Jawa Timur merupakan kehendak bersama dalam mendorong momentum konsolidasi pengusaha muda ke level yang lebih strategis.

Ia optimistis Jawa Timur mampu menghadirkan standar penyelenggaraan Munas terbaik.

“BPC HIPMI Sumenep mengajak seluruh elemen organisasi untuk merapatkan barisan demi membawa marwah HIPMI Jawa Timur ke kancah nasional,” tandasnya.

Anggota Dewan Komisioner OJK, Hasan Fawzi, menjelaskan bahwa langkah tersebut dilakukan untuk menghadirkan tingkat pengungkapan yang lebih rinci, terutama terkait beneficial ownership atau pemilik manfaat sebenarnya dari suatu saham.

Sebelumnya, klasifikasi investor dikelompokkan dalam sembilan kategori utama seperti individu, perusahaan efek, dan reksa dana. Dengan skema baru, data yang dikelola Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) akan diperinci menjadi 27 subtipe agar struktur kepemilikan saham dapat terlihat lebih granular.

“Untuk meyakinkan bahwa ada tingkat transparansi yang lebih rinci dan memenuhi keinginan salah satu index provider global, MSCI, nanti diklasifikasikan lagi dengan subtipe investornya,” ujar Hasan.

Adapun 27 subtipe tersebut mencakup berbagai entitas seperti Private Equity, Trustee Bank, Venture Capital, Government, Sovereign Wealth Fund, Investment Advisors, Brokerage Firms, hingga State Owned Enterprises. Kategori lainnya meliputi Central Bank, International Organization, Cooperatives, Political Parties, Educational Institution, serta sejumlah bentuk badan usaha dan organisasi lainnya.

Selain perincian subtipe, OJK juga akan menyediakan rekapitulasi klasifikasi berdasarkan kemungkinan afiliasi. Data tersebut mencakup porsi kepemilikan saham yang terafiliasi, termasuk oleh direksi, komisaris, maupun entitas pengendali.

Menurut Hasan, ketersediaan data yang jelas menjadi faktor penting bagi MSCI dalam menentukan bobot saham Indonesia dalam indeks global.

“Yang penting mereka punya informasi yang cukup jelas untuk mempertimbangkan apakah akan diikutkan atau tidak dalam perhitungan indeks,” tegasnya.

Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan antara OJK, Self-Regulatory Organization (SRO), dan perwakilan MSCI pada Senin (2/2/2026). Pertemuan tersebut turut dihadiri Direktur Pengembangan BEI Jeffrey Hendrik, Direktur Utama KSEI Samsul Hidayat, serta Chief Investment Officer Danantara Pandu Sjahrir.

Saat ini OJK telah menginstruksikan KSEI untuk melakukan sosialisasi kepada seluruh partisipan pasar modal. Para partisipan nantinya akan mengisi dan melengkapi data investor secara lebih rinci sesuai klasifikasi baru tersebut. (*/Red)

Seolah-olah jutaan rakyat tiba-tiba lebih sejahtera hanya karena statistik berkata demikian. Padahal di pasar, di kampung, dan di pinggir kota, hidup justru kian sempit.

Definisi miskin yang digunakan negara terlalu hemat empati. Garis kemiskinan ditarik begitu rendah hingga nyaris menyentuh lantai.

Mereka yang hidup pas-pasan, bekerja tanpa kepastian, dan bertahan dengan utang harian dianggap “tidak miskin”. Negara tampaknya lebih sibuk merapikan angka ketimbang merawat kenyataan.

Statistik memang penting. Tapi ketika angka dijadikan tujuan, bukan alat, ia berubah menjadi kedok. Angka kemiskinan lalu menjadi alat propaganda: cukup diturunkan sedikit, maka keberhasilan bisa diklaim.

Soal apakah rakyat benar-benar bisa makan layak, menyekolahkan anak, atau berobat tanpa menjual aset, itu urusan nanti, atau tak perlu diurus sama sekali.

Lebih menyedihkan lagi, cara berhitung ini melecehkan nalar publik. Rakyat dipaksa percaya bahwa hidup mereka membaik, padahal dompet mereka berkata sebaliknya.

Ketika harga pangan naik, upah stagnan, dan lapangan kerja kian rapuh, negara malah merayakan penurunan kemiskinan. Ini bukan sekadar salah hitung. Ini pengingkaran.

Kemiskinan bukan sekadar soal kalori dan rupiah. Ia tentang martabat. Tentang rasa aman menghadapi esok hari. Tentang kesempatan untuk hidup lebih dari sekadar bertahan.

Selama negara menolak melihat kemiskinan sebagai pengalaman manusia, bukan sekadar angka di tabel, selama itu pula kebijakan akan terus meleset dari sasaran.

Angka kemiskinan seharusnya memalukan, bukan membanggakan. Ia semestinya menjadi cambuk, bukan bahan pidato.

Jika statistik digunakan untuk menenangkan kekuasaan alih-alih menyuarakan penderitaan, maka yang dilecehkan bukan hanya data, tapi rakyat itu sendiri.

Negara yang besar bukan negara yang pandai mengatur angka. Melainkan negara yang berani mengakui kenyataan, betapapun pahitnya, dan bertindak untuk mengubahnya. (*)

Organisasi mahasiswa tersebut menilai masih terdapat persoalan mendasar yang perlu mendapat perhatian lebih serius dari pemerintah.

Wakil Ketua Bidang Organisasi DPC GMNI Sumenep, Muhammadun, mengatakan evaluasi tersebut berangkat dari kondisi yang dirasakan langsung oleh masyarakat, khususnya kalangan wong cilik.

“Secara administratif memang ada program yang sudah berjalan, tetapi pada praktiknya belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat kecil,” ujar Muhammadun, Sabtu, 21 Februari 2026.

Salah satu yang disoroti adalah pelaksanaan Universal Health Coverage (UHC). Menurutnya, di sejumlah fasilitas layanan kesehatan, baik puskesmas maupun rumah sakit, informasi terkait mekanisme dan manfaat program UHC belum tersosialisasi secara optimal.

Ia menyebut masih ditemukan masyarakat yang diperlakukan sebagai pasien umum dan diminta membayar biaya layanan kesehatan. Padahal, dalam skema UHC, masyarakat cukup menunjukkan KTP untuk mendapatkan layanan kesehatan.

“Banyak warga tidak diberi penjelasan bahwa cukup menunjukkan KTP sudah bisa mendapatkan layanan gratis melalui skema UHC. Akibatnya, mereka tetap membayar seperti pasien umum,” katanya.

Muhammadun menilai minimnya informasi serta kurangnya inisiatif petugas layanan menjadi penghambat akses masyarakat, sehingga program yang secara administratif telah berjalan belum sepenuhnya menyentuh wong cilik.

Selain sektor kesehatan, GMNI juga menyoroti kondisi infrastruktur jalan di sejumlah titik, baik di wilayah daratan maupun kepulauan. Kerusakan jalan disebut masih menjadi keluhan masyarakat, sementara penanganannya dinilai belum merata dan belum memberikan solusi jangka panjang.

Ia menyatakan infrastruktur dasar memiliki pengaruh langsung terhadap aktivitas ekonomi, pendidikan, serta distribusi logistik, terutama bagi masyarakat kepulauan yang menghadapi tantangan geografis berbeda dibanding wilayah daratan.

Persoalan banjir tahunan di beberapa kecamatan juga menjadi perhatian. Hingga kini, menurutnya, belum terlihat upaya penanganan yang bersifat struktural dan berkelanjutan. Penanganan yang dilakukan masih cenderung reaktif dan temporer.

“Banjir membutuhkan solusi sistematis, seperti normalisasi sungai, pembangunan dan perbaikan drainase, serta perencanaan tata ruang berbasis mitigasi risiko,” ujarnya.

Lebih lanjut, GMNI mendorong langkah-langkah yang lebih substantif dan terukur, termasuk percepatan pembangunan infrastruktur dasar di wilayah kepulauan, penguatan pengawasan terhadap BUMD agar berkontribusi terhadap pendapatan daerah, serta reformasi birokrasi yang menyentuh aspek pelayanan publik dan efektivitas kerja. (*)