“Kalau tidak menyumbang katanya jangan salahkan jika ada pemberitaan citra miring. Memang tidak disebutkan gamblang namun pesan eksplisit dalam bahasanya mengarah ke ancaman demikian,” kata Mitra SPPG kepada Nataindonesia.com, pada Kamis Maret 2026, di Sumenep.

Mitra SPPG ini namanya enggan disebutkan karena takut jadi masalah panjang. “Tolong jangan sebut nama, saya cuma kesel saja sama oknum seperti ini, kami siap membantu hal yang berkaitan dengan program program sosial, namun harus paham etika dan kode etik” ungkapnya.

Ia menjelaskan, pihaknya terbuka bagi semua kalangan masyarakat yang butuh bantuan dalam kegiatan sosial apapun. Lebih lebih di bulan suci Ramadhan yang penuh berkah. “Hitung hitung sebagai amal serta sekalian mempererat jalinan kebersamaan,” jelasnya.

Media (wartawan), sambungnya, mestinya menjadi penggerak edukasi, penyajian informasi yang mendidik serta kreatif. Pasalnya, wartawan bakal bernilai jika gagasan dan ide idenya mampu memberikan stimulus perubahan bagi masyarakat pada umumnya.

“Coba tawarkan ke kami apa ide dan gagasannya yang sekiranya bisa membantu program MBG ini semakin berjalan dengan baik sesuai harapan presiden. Kan jelas tuh tujuan MBG salah satunya mendongkrak ekonomi daerah,” urainya.

Oknum wartawan LSM yang dikayan telah memberikan nada ancaman tidak etis tersebut semula juga telah mengirimkan surat permohonan bantuan dana untuk kegiatan santunan anak yatim. Seperti surat yang sudah diterima oleh redaksi Nataindonesia.com.

Pengelola SPPG ini menegaskan, pihaknya merasa cukup malu karena ada oknum media mengatasnamakan bantuan anak yatim namun perilakunya jauh dari profesi profesional. “Jangan jualan nama anak yatim tapi jual gagasan dan ide,” pungkasnya. (ari/red)

Dukungan tersebut bukan tanpa alasan. Hal itu merupakan representasi aspirasi dan soliditas 38 BPC HIPMI se-Jawa Timur dalam memperkuat langkah BPD HIPMI Jawa Timur untuk menjadi tuan rumah agenda nasional tersebut.

Ketua Umum BPC HIPMI Sumenep, Khomeini Ramadhan, menyatakan bahwa dari aspek kesiapan organisasi, Jawa Timur dinilai layak menjadi tuan rumah Munas XVIII HIPMI.

“Kami melihat Jawa Timur sangat siap, baik dari sisi organisasi, infrastruktur, maupun dukungan pemerintah daerah,” ujarnya, Sabtu (28/02/2026).

Rama, sapaan akrabnya, juga menilai kekuatan ekonomi Jawa Timur ditopang berbagai sektor strategis di daerah, termasuk Kabupaten Sumenep yang berada di ujung timur Pulau Madura.

Sebagai daerah dengan basis agraris yang kuat serta geliat pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang terus berkembang, Sumenep dinilai siap menunjukkan bahwa Jawa Timur merupakan pusat pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

“Kekuatan ekonomi Sumenep bertumpu pada sektor pertanian dan ketahanan UMKM,” jelasnya.

Rama menegaskan, dukungan HIPMI Sumenep ini menjadi penanda bahwa pencalonan Jawa Timur merupakan kehendak bersama dalam mendorong momentum konsolidasi pengusaha muda ke level yang lebih strategis.

Ia optimistis Jawa Timur mampu menghadirkan standar penyelenggaraan Munas terbaik.

“BPC HIPMI Sumenep mengajak seluruh elemen organisasi untuk merapatkan barisan demi membawa marwah HIPMI Jawa Timur ke kancah nasional,” tandasnya.

Anggota Dewan Komisioner OJK, Hasan Fawzi, menjelaskan bahwa langkah tersebut dilakukan untuk menghadirkan tingkat pengungkapan yang lebih rinci, terutama terkait beneficial ownership atau pemilik manfaat sebenarnya dari suatu saham.

Sebelumnya, klasifikasi investor dikelompokkan dalam sembilan kategori utama seperti individu, perusahaan efek, dan reksa dana. Dengan skema baru, data yang dikelola Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) akan diperinci menjadi 27 subtipe agar struktur kepemilikan saham dapat terlihat lebih granular.

“Untuk meyakinkan bahwa ada tingkat transparansi yang lebih rinci dan memenuhi keinginan salah satu index provider global, MSCI, nanti diklasifikasikan lagi dengan subtipe investornya,” ujar Hasan.

Adapun 27 subtipe tersebut mencakup berbagai entitas seperti Private Equity, Trustee Bank, Venture Capital, Government, Sovereign Wealth Fund, Investment Advisors, Brokerage Firms, hingga State Owned Enterprises. Kategori lainnya meliputi Central Bank, International Organization, Cooperatives, Political Parties, Educational Institution, serta sejumlah bentuk badan usaha dan organisasi lainnya.

Selain perincian subtipe, OJK juga akan menyediakan rekapitulasi klasifikasi berdasarkan kemungkinan afiliasi. Data tersebut mencakup porsi kepemilikan saham yang terafiliasi, termasuk oleh direksi, komisaris, maupun entitas pengendali.

Menurut Hasan, ketersediaan data yang jelas menjadi faktor penting bagi MSCI dalam menentukan bobot saham Indonesia dalam indeks global.

“Yang penting mereka punya informasi yang cukup jelas untuk mempertimbangkan apakah akan diikutkan atau tidak dalam perhitungan indeks,” tegasnya.

Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan antara OJK, Self-Regulatory Organization (SRO), dan perwakilan MSCI pada Senin (2/2/2026). Pertemuan tersebut turut dihadiri Direktur Pengembangan BEI Jeffrey Hendrik, Direktur Utama KSEI Samsul Hidayat, serta Chief Investment Officer Danantara Pandu Sjahrir.

Saat ini OJK telah menginstruksikan KSEI untuk melakukan sosialisasi kepada seluruh partisipan pasar modal. Para partisipan nantinya akan mengisi dan melengkapi data investor secara lebih rinci sesuai klasifikasi baru tersebut. (*/Red)

Seolah-olah jutaan rakyat tiba-tiba lebih sejahtera hanya karena statistik berkata demikian. Padahal di pasar, di kampung, dan di pinggir kota, hidup justru kian sempit.

Definisi miskin yang digunakan negara terlalu hemat empati. Garis kemiskinan ditarik begitu rendah hingga nyaris menyentuh lantai.

Mereka yang hidup pas-pasan, bekerja tanpa kepastian, dan bertahan dengan utang harian dianggap “tidak miskin”. Negara tampaknya lebih sibuk merapikan angka ketimbang merawat kenyataan.

Statistik memang penting. Tapi ketika angka dijadikan tujuan, bukan alat, ia berubah menjadi kedok. Angka kemiskinan lalu menjadi alat propaganda: cukup diturunkan sedikit, maka keberhasilan bisa diklaim.

Soal apakah rakyat benar-benar bisa makan layak, menyekolahkan anak, atau berobat tanpa menjual aset, itu urusan nanti, atau tak perlu diurus sama sekali.

Lebih menyedihkan lagi, cara berhitung ini melecehkan nalar publik. Rakyat dipaksa percaya bahwa hidup mereka membaik, padahal dompet mereka berkata sebaliknya.

Ketika harga pangan naik, upah stagnan, dan lapangan kerja kian rapuh, negara malah merayakan penurunan kemiskinan. Ini bukan sekadar salah hitung. Ini pengingkaran.

Kemiskinan bukan sekadar soal kalori dan rupiah. Ia tentang martabat. Tentang rasa aman menghadapi esok hari. Tentang kesempatan untuk hidup lebih dari sekadar bertahan.

Selama negara menolak melihat kemiskinan sebagai pengalaman manusia, bukan sekadar angka di tabel, selama itu pula kebijakan akan terus meleset dari sasaran.

Angka kemiskinan seharusnya memalukan, bukan membanggakan. Ia semestinya menjadi cambuk, bukan bahan pidato.

Jika statistik digunakan untuk menenangkan kekuasaan alih-alih menyuarakan penderitaan, maka yang dilecehkan bukan hanya data, tapi rakyat itu sendiri.

Negara yang besar bukan negara yang pandai mengatur angka. Melainkan negara yang berani mengakui kenyataan, betapapun pahitnya, dan bertindak untuk mengubahnya. (*)

Organisasi mahasiswa tersebut menilai masih terdapat persoalan mendasar yang perlu mendapat perhatian lebih serius dari pemerintah.

Wakil Ketua Bidang Organisasi DPC GMNI Sumenep, Muhammadun, mengatakan evaluasi tersebut berangkat dari kondisi yang dirasakan langsung oleh masyarakat, khususnya kalangan wong cilik.

“Secara administratif memang ada program yang sudah berjalan, tetapi pada praktiknya belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat kecil,” ujar Muhammadun, Sabtu, 21 Februari 2026.

Salah satu yang disoroti adalah pelaksanaan Universal Health Coverage (UHC). Menurutnya, di sejumlah fasilitas layanan kesehatan, baik puskesmas maupun rumah sakit, informasi terkait mekanisme dan manfaat program UHC belum tersosialisasi secara optimal.

Ia menyebut masih ditemukan masyarakat yang diperlakukan sebagai pasien umum dan diminta membayar biaya layanan kesehatan. Padahal, dalam skema UHC, masyarakat cukup menunjukkan KTP untuk mendapatkan layanan kesehatan.

“Banyak warga tidak diberi penjelasan bahwa cukup menunjukkan KTP sudah bisa mendapatkan layanan gratis melalui skema UHC. Akibatnya, mereka tetap membayar seperti pasien umum,” katanya.

Muhammadun menilai minimnya informasi serta kurangnya inisiatif petugas layanan menjadi penghambat akses masyarakat, sehingga program yang secara administratif telah berjalan belum sepenuhnya menyentuh wong cilik.

Selain sektor kesehatan, GMNI juga menyoroti kondisi infrastruktur jalan di sejumlah titik, baik di wilayah daratan maupun kepulauan. Kerusakan jalan disebut masih menjadi keluhan masyarakat, sementara penanganannya dinilai belum merata dan belum memberikan solusi jangka panjang.

Ia menyatakan infrastruktur dasar memiliki pengaruh langsung terhadap aktivitas ekonomi, pendidikan, serta distribusi logistik, terutama bagi masyarakat kepulauan yang menghadapi tantangan geografis berbeda dibanding wilayah daratan.

Persoalan banjir tahunan di beberapa kecamatan juga menjadi perhatian. Hingga kini, menurutnya, belum terlihat upaya penanganan yang bersifat struktural dan berkelanjutan. Penanganan yang dilakukan masih cenderung reaktif dan temporer.

“Banjir membutuhkan solusi sistematis, seperti normalisasi sungai, pembangunan dan perbaikan drainase, serta perencanaan tata ruang berbasis mitigasi risiko,” ujarnya.

Lebih lanjut, GMNI mendorong langkah-langkah yang lebih substantif dan terukur, termasuk percepatan pembangunan infrastruktur dasar di wilayah kepulauan, penguatan pengawasan terhadap BUMD agar berkontribusi terhadap pendapatan daerah, serta reformasi birokrasi yang menyentuh aspek pelayanan publik dan efektivitas kerja. (*)

Program tersebut ditujukan untuk membantu masyarakat pulang kampung menjelang Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah.

Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo mengatakan, mudik gratis menjadi agenda rutin pemerintah daerah setiap bulan Ramadhan sebagai bentuk kepedulian kepada warganya yang bekerja dan menetap di luar daerah.

“Program ini kami hadirkan agar warga Sumenep yang merantau bisa pulang kampung dengan aman dan nyaman, sehingga dapat merayakan Lebaran bersama keluarga,” ujar Fauzi, Jumat (20/2/2026).

Keberangkatan mudik gratis dijadwalkan pada Sabtu, 14 Maret 2026, pukul 05.30 WIB. Titik kumpul peserta berada di Parkir Timur Selatan Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat.

Peserta mudik akan diberangkatkan menggunakan armada bus dengan tujuan akhir di Pendopo Keraton Sumenep.

Pemerintah Kabupaten Sumenep menyiapkan seluruh fasilitas transportasi secara gratis.

Warga yang berminat mengikuti program ini dapat mendaftar melalui narahubung Yadi di nomor 0817-388-378 dengan melampirkan fotokopi atau hasil pindai KTP maupun identitas lain yang membuktikan sebagai warga Kabupaten Sumenep.

Bupati Fauzi berharap program mudik gratis tersebut dapat meringankan beban biaya perjalanan para perantau sekaligus mempererat tali silaturahmi saat Lebaran.

“Kami ingin memastikan masyarakat bisa berkumpul dengan keluarga tanpa terbebani ongkos perjalanan. Semoga mudik ini membawa kebahagiaan dan memperkuat persaudaraan,” kata dia. (*)

Keputusan tersebut resmi ditetapkan pada pukul 13.55 WIB, menyusul persetujuan bulat seluruh peserta musda. Pria asal Kabupaten Jember itu pun dipercaya kembali untuk mengemban tugas membina kaum muda Pramuka di Jatim selama lima tahun ke depan.

Ucapan selamat atas terpilihnya Arum Sabil disampaikan oleh Muhammad Romli, salah satu tokoh muda Jawa Timur yang juga menjabat sebagai Ketua Generasi Emas Nusantara (GEN) Jawa Timur. Romli menyampaikan harapan besar untuk kolaborasi membangun generasi penerus.

“Selamat atas kepercayaan yang kembali diberikan kepada Kak Arum Sabil. Sebagai representasi generasi muda, saya menaruh harapan yang sangat besar ke depan,” ujar Muhammad Romli.

Lebih lanjut pria yang juga menjadi sekretaris Kwarcab Sumenep, dirinya menekankan pentingnya sinergi strategis antara organisasi kepemudaan dan gerakan pramuka.

“Pramuka dan GEN harus bersinergi kuat. Keduanya perlu menjadi pilar utama dalam menyangga dan membina peradaban generasi muda Jawa Timur ke depan khusunya di bidang ketahanan pangan,” pungkas Romli.

Dengan periode baru ini, Pramuka Jawa Timur diharapkan dapat semakin aktif berperan sebagai wadah pembentukan karakter dan kepemimpinan bagi kaum muda di seluruh wilayah provinsi. (**)

Program Tarbawiyah di Legung Timur menjadi salah satu titik pelaksanaan dari agenda pengabdian santri Al-Amien Prenduan tahun ini, dengan fokus pembinaan pendidikan keagamaan, pendampingan belajar, kegiatan sosial, serta penguatan nilai-nilai karakter masyarakat dan santri.

Ketua Yayasan Al-Mas’udi, Khairul Ibad, menyampaikan apresiasi kepada para santri dan panitia yang telah menjalankan kegiatan selama beberapa waktu di desa tersebut.

“Kami menyampaikan terima kasih kepada para santri yang telah mengabdi, berbagi ilmu, dan berinteraksi dengan masyarakat Legung Timur. Program ini bukan sekadar kegiatan sosial, tetapi bagian dari pendidikan karakter dan pengalaman lapangan bagi para peserta,” ujarnya.

Sepanjang pelaksanaan, santri berkolaborasi dengan pihak yayasan dan masyarakat setempat melalui berbagai kegiatan, di antaranya pembelajaran keagamaan, penguatan budaya lokal, pelatihan nilai-nilai sosial, serta program kepemudaan.

Dalam acara penutupan, penyelenggara memberikan apresiasi kepada:

1. Pengasuh dan Pengurus Yayasan Al-Mas’udi selaku fasilitator kegiatan
2. Masyarakat Legung Timur yang menerima para santri dengan dukungan penuh
3. Seluruh peserta Tarbawiyah yang berkontribusi dalam pelaksanaan program

Acara ditutup dengan pembacaan shalawat dan doa bersama, diikuti harapan agar kerja sama antara santri dan masyarakat dapat berlanjut di masa mendatang. (**)

Ketua Generasi Emas Nusantara (GEN) Jawa Timur (Jatim) Muhammad Romli menjelaskan, Gen Z dan milenial dihadapkan pada paradoks baru, yakni hidup di zaman serba bebas namun kehilangan arah makna perjuangan. Tema resmi tahun ini, “Pahlawan Teladanku, Terus Bergerak, Melanjutkan Perjuangan,” seharusnya tidak berhenti sebagai slogan, melainkan menjadi ajakan untuk keluar dari jebakan apatisme kolektif.

“Kita harus berani menundukkan kepala, merenungi pengorbanan darah dan nyawa para pendahulu. Mereka berjuang bukan demi dikenang, tetapi demi kehidupan yang adil dan bermartabat bagi bangsa ini,” ujar Romli, Senin (10/11/2025).

Romli menilai, tantangan generasi sekarang jauh lebih kompleks daripada sekadar pertempuran fisik. Musuh kita bukan lagi kolonialisme bersenjata, melainkan penjajahan nilai: korupsi moral, disinformasi, polarisasi, dan kemalasan sosial yang perlahan menggerogoti daya juang bangsa.

“Perjuangan hari ini bukan lagi soal senjata, tapi tentang keberanian melawan ketidakadilan, malas berpikir, dan pasrah pada keadaan. Generasi muda harus menjadi penerus yang berpikir, bukan hanya pengagum masa lalu,” tegasnya.

Ia mengingatkan, semangat kepahlawanan sejati tidak lahir dari seremoni, melainkan dari kesadaran untuk bekerja, berbuat, dan berjuang di bidang masing-masing. Mulai dari ruang kelas, ruang digital, hingga ruang sosial tempat masyarakat bertahan hidup.

“Kita sering lupa, bangsa yang terus bergantung pada romantisme pahlawan akan kehilangan kemampuan untuk menciptakan pahlawan baru. Inilah waktunya generasi muda menolak nyaman, menolak diam, dan menolak apatis,” tambahnya.

Romli menegaskan, Hari Pahlawan 2025 mesti menjadi momen kebangkitan kesadaran sosial: agar bangsa ini tak hanya menghafal sejarah, tetapi juga melanjutkan perjuangan dengan keberanian moral dan tanggung jawab intelektual.

“Semangat para pejuang seharusnya menjadi energi untuk melawan sikap masa bodoh. Tidak ada kemerdekaan yang bisa bertahan jika rakyatnya berhenti peduli,” pungkasnya.

Sebagaimana diketahui, Peringatan Hari Pahlawan 10 November merujuk pada peristiwa heroik Pertempuran Surabaya 1945 — simbol keberanian rakyat Indonesia melawan upaya penjajahan kembali pasca-Proklamasi Kemerdekaan. (*)

Aksi yang berlangsung pada Senin, 3 November 2025, itu menyoroti lemahnya pengawasan DPRD terhadap proyek-proyek Dinas PUTR, termasuk dugaan penyimpangan pada proyek sebelumnya. Para mahasiswa menilai, program yang seharusnya menjadi solusi bagi masyarakat justru terkesan sarat kepentingan dan mengabaikan penderitaan warga terdampak banjir.

“Kami sudah dua kali mengirim surat audiensi, tapi tidak direspons. Proyek pengendalian banjir di sekitar BHC jelas lebih berpihak pada korporat, bukan rakyat. Sementara masyarakat tetap tenggelam dalam masalah yang sama. DPRD harus sadar, mereka dipilih untuk bekerja bagi rakyat, bukan untuk mengelola proyek,” tegas Koordinator Lapangan, Moh. Ibnu Al Jazary, dalam orasinya.

Nada serupa disampaikan Moh. Iskil El Fatih, Koordinator Distrik Gerakan Mahasiswa Sumenep. Ia menuding DPRD seolah menutup mata terhadap potensi penyimpangan. “Jika DPRD masih menyembunyikan fakta atau menunda tindak lanjut, kami pastikan akan turun lagi. Banjir bukan sekadar proyek, tapi soal nyawa dan harapan rakyat yang diabaikan,” ujarnya.

Dalam pertemuan dengan Komisi III DPRD Sumenep, yang dipimpin M. Muhri, S.Th.I, mahasiswa akhirnya menyerahkan lima poin tuntutan utama, antara lain:

1. Mendesak DPRD memperkuat pengawasan terhadap seluruh proyek infrastruktur yang berisiko bagi keselamatan warga, sesuai mandat konstitusi dan peraturan perundang-undangan.

2. Menuntut transparansi penuh dalam proyek pengendalian banjir di RS BHC dan proyek PUTR sebelumnya.

3. Mengusut dugaan politisasi proyek yang hanya menguntungkan pihak tertentu.

4. Menindaklanjuti proyek PUTR di Desa Gunggung dengan laporan publik terbuka.

5. Melakukan reformasi total pengelolaan proyek infrastruktur melalui audit independen dan sistem akuntabilitas menyeluruh.

Dekam Sumenep menilai aksi ini bukan sekadar kritik, tetapi peringatan keras bagi DPRD agar tidak menjadikan banjir sebagai “lumbung proyek”. Ketidakseriusan dewan dalam menindaklanjuti aspirasi rakyat, menurut mereka, akan menjadi bahan bakar bagi gelombang aksi berikutnya. (Ros/Red)