Koordinator Gerakan Mahasiswa Jawa Timur (GEMA JATIM) sebagai salah satu dari elemen yang turun aksi, Alfa Salsabilah, menegaskan bahwa gerakan ini lahir dari kegelisahan rakyat atas sikap pemerintah yang dianggap terlalu tunduk pada kepentingan global.

“Ini bukan aksi agama, ini aksi moral kemanusiaan. Kami menolak segala bentuk penjajahan dan imperialisme. Pemerintah jangan pura-pura buta terhadap penderitaan bangsa tertindas,” ucap mahasiswa berparas manis itu.

Dalam orasi yang bergantian, mahasiswa dan peserta aksi menuding pemerintah Indonesia gagal menunjukkan keberanian diplomatik. Mereka menilai keanggotaan Indonesia dalam Board of Peace (BOP) justru mengancam prinsip politik bebas aktif dan menyeret bangsa ke pusaran konflik global.

“Alih-alih berdiri tegak sebagai bangsa merdeka, pemerintah justru tampak ragu dan kompromi terhadap tekanan negara adidaya,” ujar salah satu mahasiswa.

Aliansi Pembela Konstitusi menyampaikan tuntutan keras yang meliputi :

1. Pemerintah harus segera keluar dari BOP yang dianggap hanya membawa kerugian moril dan materil.

2. Mengambil sikap diplomatik yang tegas dan berani di forum internasional, bukan sekadar retorika kosong.

3. Menghentikan sikap diam terhadap tragedi kemanusiaan di Gaza dan penindasan di Palestina maupun Iran.

4. Menolak segala bentuk ekspansi militer dan permukiman ilegal yang jelas melanggar hukum internasional.

Massa aksi mengingatkan bahwa Indonesia lahir dari perjuangan melawan penjajahan. Diamnya pemerintah terhadap penderitaan rakyat Palestina dianggap sebagai pengkhianatan terhadap sejarah bangsa sendiri.

“Ketika anak-anak Palestina kelaparan dan pemerintah memilih diam, maka suara rakyat harus hadir. Pemerintah jangan hanya pandai beretorika, tapi harus berani bertindak,” seru peserta aksi.

Dengan semangat damai dalam Aksi, tegas dalam Beridealisme, demonstrasi berjalan tertib namun penuh kritik. Aksi ditutup dengan seruan lantang “Hidup Mahasiswa! Hidup Rakyat Indonesia! Lawan Penjajahan! Merdeka!”

Pesan massa jelas, pemerintah Indonesia harus berhenti bersikap ambigu, kembali pada amanat konstitusi, dan berdiri tegak membela kemanusiaan serta kedaulatan bangsa. Iran merupakan negara yang memiliki pengaruh signifikan dalam dinamika politik internasional, terutama terkait isu-isu kemanusiaan dan hak asasi manusia. Dalam konteks ini, pemerintah Indonesia dituntut untuk mengambil sikap tegas dan konsisten, mengingat posisi strategisnya dalam percaturan global. Dengan demikian penting bagi Indonesia untuk menjalin komunikasi yang konstruktif dengan negara-negara lain, termasuk Iran, sert memperkuat komitmennya terhadap prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan. Hal ini akan memperkuat citra dan kredibilitas Indonesia di mata dunia.

(Red/Bhr).

Ketua DPC GMNI Sumenep menegaskan bahwa peringatan ini bukan sekadar ritual tahunan, melainkan evaluasi total atas kegagalan Pemkab. Realitas di lapangan menunjukkan buruh yang terus dipinggirkan dan pendidikan di kepulauan yang masih jauh dari kata layak. “Keadilan sosial belum menyeberang ke kepulauan Sumenep,” tegasnya.

Pendidikan Kepulauan: Potret Ketidakadilan yang Dibiarkan

GMNI menyoroti jurang lebar antara daratan dan kepulauan:

– Sekolah rusak dan fasilitas minim.

– Infrastruktur penunjang nyaris tak ada.

– Guru honorer tanpa kepastian status dan kesejahteraan.

– Dugaan pungli “Jual Beli NUPTK Kilat” yang mempermainkan nasib guru.

Ironisnya, digitalisasi pendidikan hanya dinikmati sekolah perkotaan, sementara siswa di kepulauan masih berjuang dengan akses internet yang nyaris nihil. Pemkab dianggap abai dan hanya sibuk dengan pencitraan.

Buruh Mejandi Tulang Punggung yang Dikorbankan

Di sektor ketenagakerjaan, GMNI menilai pertumbuhan ekonomi Sumenep hanya ilusi. UMK sekadar pajangan regulasi tanpa penegakan nyata. Pekerja informal dan UMKM tidak pernah disentuh kebijakan.

Buruh proyek bekerja tanpa perlindungan keselamatan, hanya mengenakan helm dan sepatu saat sesi dokumentasi. Selebihnya, mereka mempertaruhkan nyawa tanpa perlindungan. Upah yang diterima pun jauh dari layak, meski proyek bernilai besar dibiayai uang rakyat. Pemerintah dinilai menutup mata terhadap penderitaan buruh.

Sebagai sikap tegas, GMNI membawa 9 aspirasi yang harus segera direalisasikan:

1. Atasi ketimpangan infrastruktur sekolah di kepulauan.

2. Regularisasi status guru honorer.

3. Prioritaskan insentif guru di daerah 3T.

4. Fasilitasi pelatihan guru berkelanjutan.

5. Pastikan digitalisasi inklusif hingga pelosok.

6. Usut pungli NUPTK kilat.

7. Tindak tegas pelanggar UMK.

8. Buka ruang dialog buruh bersama Pemkab.

9. Sahkan Perbup perlindungan pekerja non-formal.

Aksi ini menjadi tamparan keras bagi Pemkab Sumenep. Pembangunan yang hanya berorientasi pada fisik tanpa memperhatikan martabat buruh dan kualitas pendidikan adalah bentuk kegagalan nyata. GMNI menegaskan, jika tuntutan tidak diindahkan, perlawanan akan terus digelorakan.

Dengan kata lain, Pemkab Sumenep sedang mempertontonkan wajah ketidakadilan, buruh diperas, guru dipinggirkan, kepulauan ditinggalkan.

(Red/bhr).

Rapat yang berlangsung di ruang paripurna DPRD Sumenep ini dihadiri pimpinan dan anggota dewan, jajaran pemerintah daerah, serta undangan terkait. Ketua Pansus LKPj, Hosnan, menegaskan bahwa LKPj merupakan instrumen penting dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah kepada masyarakat.

“Melalui LKPj ini, DPRD memastikan bahwa setiap kebijakan pemerintah benar-benar berpihak pada rakyat, terutama dalam menjawab tantangan ekonomi, sosial, dan kondisi geografis kepulauan,” ujar Hosnan.

Pansus menilai capaian pembangunan tahun anggaran 2025 menunjukkan arah positif, mulai dari penguatan ekonomi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, hingga pembangunan infrastruktur. Namun DPRD tetap kritis dengan mencatat perlunya optimalisasi pendapatan asli daerah dan pemerataan hasil pembangunan, khususnya di wilayah kepulauan.

“Wilayah kepulauan harus mendapat perhatian lebih. DPRD akan terus mengawal agar kebijakan yang diambil inklusif dan berkeadilan,” tegas Hosnan.

Selain itu, DPRD juga menyoroti pelayanan publik, terutama sektor kesehatan di RSUD dr. Moh. Anwar yang masih menjadi keluhan masyarakat. Pansus merekomendasikan perbaikan tata kelola dan manajemen layanan kesehatan agar masyarakat benar-benar merasakan manfaat pembangunan.

Rekomendasi lain yang disampaikan DPRD mencakup:

– Peningkatan kualitas kebijakan publik berbasis riset.

– Penguatan pengawasan hingga tingkat desa.

– Pemerataan tenaga pendidikan dan kesehatan di seluruh wilayah.

Di akhir rapat, DPRD mengapresiasi kerja keras Pemkab Sumenep sepanjang tahun 2025, namun menegaskan akan terus berdiri di garda terdepan untuk memastikan pembangunan berjalan adil, merata, dan benar-benar dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

(Red/Bhr).

Data menunjukkan kasus ini bukanlah insiden tunggal. Komnas Perempuan mencatat sedikitnya 128 kasus kekerasan terhadap PRT sepanjang 2020–2024, sementara JALA PRT melaporkan 893 kasus hanya dalam satu tahun (2020), dengan 423 di antaranya berupa kekerasan fisik. Angka ini diyakini hanyalah puncak gunung es, karena mayoritas kasus tidak pernah dilaporkan. Di Surabaya, DP3A mencatat 82 kasus kekerasan terhadap perempuan pada 2023, mayoritas berupa KDRT, dan 30 kasus tambahan pada Januari–Mei 2024. Situasi ini menegaskan bahwa PRT berada dalam spektrum kerentanan serupa, bahkan lebih parah karena status kerja mereka kerap tidak diakui secara formal.

Akademisi Universitas 17 Agustus Surabaya sekaligus Sekretaris Institut Sarinah, Dia Puspitasari, menilai tragedi ini sebagai bentuk kekerasan sistemik. “Dominasi terhadap PRT tidak hanya berlangsung melalui kekerasan langsung, tetapi juga melalui persetujuan sosial yang dibentuk secara kultural. Mereka ditempatkan dalam posisi subordinat, dianggap sekadar pembantu yang harus patuh, tanpa otonomi, dan berada di wilayah privat yang seolah bebas dari intervensi hukum,” tegasnya.

Dalam kerangka teori Michel Foucault, ruang domestik bukanlah ruang netral, melainkan arena produksi kekuasaan. Kontrol terhadap tubuh, mobilitas, dan komunikasi korban seperti penyitaan ponsel dan pembatasan akses keluar menjadi bentuk disiplin yang menundukkan individu secara total. Kekuasaan tidak hanya represif, tetapi juga produktif dalam menciptakan kepatuhan.

Kritik juga diarahkan pada media. Ketika kasus PRT direduksi menjadi sekadar tragedi pribadi, maka terjadi depolitisasi masalah struktural. Media seharusnya berfungsi sebagai kekuatan tandingan yang membongkar ketimpangan, bukan justru menormalisasikannya. “Ada risiko reproduksi hegemoni melalui framing media yang melemahkan narasi korban dan mengaburkan relasi kuasa pelaku,” ujar Dia.

Penegakan hukum pun dipertanyakan. Lambannya respons aparat dan potensi intervensi pihak yang dekat dengan pelaku menunjukkan lemahnya akuntabilitas institusi. Wacana penggunaan restorative justice dalam kasus ini dinilai berbahaya karena berisiko mengaburkan tanggung jawab pidana dan mereduksi keadilan menjadi sekadar negosiasi.

Dia menegaskan, pengesahan UU PPRT tidak boleh berhenti sebagai simbol politik. Negara harus hadir secara konkret melalui penegakan hukum tegas, perlindungan maksimal terhadap korban dan keluarga, serta pengawasan ketat terhadap praktik kerja domestik. “Tragedi ini adalah ujian pertama pasca lahirnya UU PPRT. Jika negara kembali gagal, maka yang dipertaruhkan bukan hanya keadilan bagi korban, tetapi juga legitimasi hukum itu sendiri di mata publik,” pungkasnya.

(Red/Bhr).

New Imperialisme: Penjajahan Berganti Wajah

Kartini dulu melawan kolonialisme yang nyata: diskriminasi, kebodohan, dan ketidakadilan. Hari ini, kita berhadapan dengan kolonialisme gaya baru new imperialisme yang lebih licik. Ia hadir dalam bentuk kurikulum yang mengekang kreativitas, sistem pendidikan yang tunduk pada pasar, dan budaya akademik yang mengukur manusia dengan angka. Kita dijajah bukan oleh bangsa asing, melainkan oleh logika kapitalisme yang menjadikan pendidikan sekadar komoditas. Sungguh tragis: sekolah yang seharusnya melahirkan manusia merdeka justru melatih kita menjadi pekerja patuh.

Perempuan: Subjek Perubahan, Bukan Simbol Seremoni

Kartini bukan sekadar ikon emansipasi perempuan. Ia adalah simbol perlawanan terhadap segala bentuk ketertindasan. Maka, perempuan hari ini tidak boleh hanya dipajang di panggung seremoni sebagai “Kartini modern” dengan kebaya indah. Mereka harus ditempatkan sebagai subjek utama perubahan memimpin, mengkritik, dan membangun bangsa dengan ruang setara. Kesetaraan bukan hadiah, melainkan amanat keadilan sosial yang terkandung dalam Pancasila.

Mahasiswa: Dari Objek ke Subjek

Mahasiswa tidak boleh puas menjadi objek sistem pendidikan yang kering nilai. Sudah saatnya tampil sebagai subjek kritis yang berani mengoreksi arah zaman. Kampus bukan sekadar tempat mengumpulkan SKS, melainkan arena perjuangan menghidupkan kembali Pancasila dalam tindakan nyata: solidaritas, kepedulian sosial, dan integritas intelektual. Tanpa itu, pendidikan hanya akan menjadi mesin reproduksi sistem, bukan alat pembebasan.

Hari Kartini adalah pengingat bahwa perjuangan belum selesai. Jika dulu Kartini melawan kolonialisme Belanda, maka hari ini kita harus melawan kolonialisme baru: pendidikan yang kehilangan ruh, sistem yang menindas kreativitas, dan budaya yang menyingkirkan nilai. Pertanyaannya, apakah kita siap melanjutkan perjuangan, atau sekadar puas menjadi generasi yang pandai menghafal Pancasila tapi lupa menghidupinya?

Kegagalan konferensi pers tersebut semakin memperkuat dugaan adanya ketertutupan, pengaburan fakta, bahkan potensi kongkalikong antara aparat dengan jaringan besar narkotika. Publik berhak curiga bahwa barang bukti kokain sebanyak 23 kg yang ditemukan tidak ditangani sebagaimana mestinya, bahkan bisa saja disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu. Ketika konferensi pers batal tanpa alasan jelas, maka wajar jika masyarakat menilai ada kepentingan gelap yang sedang dimainkan.

“Dalam temuan narkoba jenis kokain ini saya mencurigai Kapolres Sumenep dan Kapolda Jatim bersekongkol untuk mengaburkan fakta dan menutup-nutupi jaringan besar kokain ini. Saya menduga barang bukti narkoba jenis kokain ini justru disalahgunakan,” tegas Roni Ketua GMNI Sumenep.

GMNI Sumenep juga menilai kegagalan konferensi pers adalah bukti lemahnya komitmen aparat dalam memberantas narkotika, atau bahkan indikasi adanya intervensi kepentingan tertentu. Jika fakta tidak segera dibuka, maka hal ini bukan sekadar kelalaian, melainkan ancaman serius bagi generasi muda. Ketertutupan aparat hanya akan memperlebar jurang ketidakpercayaan rakyat terhadap institusi penegak hukum.

Narkotika adalah musuh bangsa, dan setiap bentuk manipulasi informasi dalam penanganannya sama saja dengan mengkhianati masa depan bangsa. Oleh karena itu, GMNI Sumenep menuntut Kapolres Sumenep dan Kapolda Jawa Timur segera memberikan klarifikasi terbuka dan menyampaikan fakta apa adanya kepada masyarakat. Jika tidak, maka kecurigaan publik akan semakin menguat bahwa kasus ini sengaja diarahkan agar tidak terungkap secara tuntas.

GMNI Sumenep menegaskan akan terus mengawal kasus ini dan tidak segan melakukan langkah-langkah advokasi maupun mobilisasi massa apabila transparansi tidak segera ditegakkan. Diamnya aparat adalah tanda bahaya. Publik tidak boleh dibiarkan hidup dalam kabut pengaburan fakta.

(Red/bhr).

Masalah listrik di Sapeken adalah bukti telanjang dari kegagalan struktural. Ketergantungan pada PLTS dengan kapasitas terbatas menjadikan masyarakat hidup dalam ketidakpastian. Pemadaman berhari-hari bukan sekadar gangguan teknis, melainkan bentuk kelalaian pemerintah daerah dalam memastikan hak dasar warga pada akses energi yang stabil.

Energi listrik bukan sekadar lampu yang menyala, melainkan fondasi produktivitas. Ketika listrik tidak stabil, aktivitas ekonomi lumpuh, layanan kesehatan terganggu, pendidikan terhambat. Fauzi–Imam gagal memahami bahwa pembangunan tanpa energi adalah omong kosong. Retorika pemerataan pembangunan runtuh di hadapan fakta pemadaman yang terus berulang.

Sektor kesehatan tak kalah memprihatinkan. Sarana prasarana terbatas, tenaga medis minim, akses transportasi laut penuh risiko. Warga kepulauan dipaksa menerima kenyataan bahwa sakit berarti berhadapan dengan keterbatasan sistemik. Apakah ini yang disebut pemerataan? Atau sekadar pembiaran yang dilegalkan oleh birokrasi?

Ironisnya, Sapeken bukan wilayah miskin potensi. Ia adalah sentra perikanan strategis, penghasil komoditas laut yang menopang ekonomi daerah. Bahkan, keberadaan migas di Pagarungan Besar menunjukkan nilai strategis wilayah ini. Namun, kekayaan itu tidak pernah benar-benar kembali ke masyarakat dalam bentuk kesejahteraan. Sumber daya dikeruk, rakyat tetap hidup dalam keterbatasan.

Kondisi ini adalah bentuk eksploitasi tanpa keberpihakan. Pemerintah daerah menikmati kontribusi ekonomi kepulauan, tetapi menutup mata terhadap penderitaan warganya. Infrastruktur dasar tidak diperkuat, layanan publik tetap rapuh. Kepulauan hanya dijadikan mesin ekonomi, bukan ruang hidup yang layak.

Satu tahun memang singkat, tetapi cukup untuk menunjukkan arah kebijakan. Sayangnya, arah yang terlihat justru kabur. Fauzi–Imam lebih sibuk membangun citra di daratan ketimbang menuntaskan problem nyata di kepulauan. Kepemimpinan yang tidak berani menembus akar persoalan hanyalah kepemimpinan administratif, bukan kepemimpinan visioner.

Narasi pemerataan pembangunan yang digembar-gemborkan hanyalah slogan kosong. Tanpa intervensi sistematis, tanpa keberanian politik, tanpa distribusi anggaran berbasis kebutuhan riil, kepulauan akan terus menjadi korban retorika. Retorika yang indah di atas kertas, tetapi hampa di lapangan.

Kepulauan membutuhkan kebijakan afirmatif, bukan janji manis. Mereka membutuhkan keberpihakan nyata, bukan sekadar kunjungan seremonial. Jika satu tahun kepemimpinan saja sudah gagal menunjukkan arah, bagaimana mungkin masyarakat percaya pada sisa periode yang tersisa?

Fauzi–Imam harus diingatkan kepemimpinan bukan soal pencitraan, melainkan keberanian menghadapi masalah mendasar. Jika kepulauan terus diperlakukan sebagai anak tiri, maka sejarah akan mencatat kepemimpinan ini sebagai periode retorika tanpa substansi. Kepulauan menunggu bukti, bukan janji. Dan sejauh ini, bukti itu masih nihil.

Oleh : Faisal Islami

(Aktivis Kepulauan Sumenep)

Sebagai bentuk penghargaan dan dukungan moral atas dedikasi, keteguhan, dan pengabdian sang guru dalam menjalankan tugas mulia, GMNI Trenggalek memberikan cinderamata sebagai simbol solidaritas.

“Kami percaya bahwa keteguhan hati dan semangat para guru dalam mendidik generasi bangsa adalah teladan sejati bagi kita semua,” ujar sodiq ketua GMNI Trenggalek.

Menanggapi insiden maraknya kasus orang tua murid yang memenjarakan guru, Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Trenggalek menyampaikan pernyataan sikap resmi. GMNI menegaskan bahwa kekerasan terhadap guru merupakan bentuk penghinaan terhadap martabat profesi pendidik dan penodaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan.

“Guru adalah pelita dalam kegelapan, penerang di tengah kebodohan, dan penuntun jalan bagi generasi bangsa menuju masa depan yang lebih beradab. Tanpa guru, tidak akan ada generasi cerdas, tidak akan ada peradaban, dan tidak akanada bangsa yang berdiri kokoh,” tegas GMNI Trenggalek dalam pernyataannya.

Sebagai organisasi mahasiswa yang berlandaskan ajaran Bung Karno tentang Marhaenisme, Kemanusiaan, dan Nasionalisme, GMNI menyatakan tidak akan tinggal diam terhadap ketidakadilan yang menimpa para pendidik.

Melalui rilis ini, GMNI Trenggalek menyampaikan enam poin sikap sebagai berikut:

1. Mengecam keras dan menolak segala bentuk kekerasan terhadap guru, baik fisik maupun verbal, karena merupakan pelanggaran terhadap nilai-nilai kemanusiaan, moral, dan hukum.

2. Menuntut aparat penegak hukum untuk memproses dan menghukum pelaku kekerasan secara tegas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, demi memberikan efek jera dan keadilan bagi korban.

3. Mengajak seluruh lapisan masyarakat, khususnya orang tua dan peserta didik, untuk menumbuhkan kembali budaya hormat terhadap guru serta membangun komunikasi yang sehat dalam menyelesaikan persoalan pendidikan.

4. Mendorong pemerintah daerah dan Dinas Pendidikan untuk memberikan perlindungan hukum, rasa aman, serta jaminan kesejahteraan bagi para guru di Trenggalek.

5. Memberikan dukungan moral dan solidaritas tanpa batas kepada seluruh tenaga pendidik agar tetap tegar, sabar, dan terus berjuang menjalankan tugas mulia mencerdaskan kehidupan bangsa.

6. Menyerukan kepada seluruh kader GMNI di seluruh Indonesia untuk mengawal isu kekerasan terhadap guru dan memperjuangkan perlindungan profesi pendidik sebagai bagian dari perjuangan membangun keadilan sosial.

“Kekerasan terhadap guru adalah luka bagi bangsa ini, dan kami menolak diam. Kami bersumpah untuk terus bersuara, berdiri di sisi kebenaran, dan memperjuangkan martabat para pendidik karena di tangan merekalah masa depan bangsa ditentukan,” tutup pernyataan GMNI Trenggalek.

(Red/Bhr).

Agenda pertama dimulai dengan penyampaian laporan Badan Anggaran (Banggar) DPRD terkait hasil pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD 2026. Laporan ini mencerminkan hasil evaluasi dan rekomendasi Banggar terhadap rancangan anggaran yang telah dibahas bersama eksekutif.

Kedua dilanjutkan dengan penandatanganan naskah berita acara persetujuan bersama antara Bupati Sumenep dan DPRD Kabupaten Sumenep. Penandatanganan ini menandai kesepakatan resmi antara kedua pihak terhadap isi Raperda APBD 2026 sebelum disahkan menjadi Peraturan Daerah, hal itu dilakukan oleh Wakil Bupati Sumenep KH. Imam Hasyim dan Ketua DPRD Sumenep Zainal Arifin.

Terakhir ditutup dengan sambutan dari Wakil Bupati Sumenep yang menyampaikan apresiasi atas kerja sama antara legislatif dan eksekutif dalam menyusun APBD yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Dalam sambutannya Wakil Bupati Sumenep itu menegaskan komitmennya tata kelola perencanaan pemerintahan yang baik dan responsif, hal itu ditujukan agar setiap perencanaan peraturan daerah (perda) selalu mewakili aspirasi masyarakat.

“Kita harus selalu menyerap aspirasi masyarakat untuk menjadi dasar pembuatan perda,” ujar Ketua DPC PKB Sumenep itu.

Rapat Paripurna ini berlangsung dengan lancar dan penuh semangat kolaboratif dan dihadori oleh jajaran tiap-tiap fraksi, hal itu mencerminkan komitmen bersama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

(Red/Bhr).

Tatapan itu, menurut Ibnu Arabi, bukan sekadar ekspresi wajah. Ia adalah senjata yang tak terlihat, namun mampu menembus lapisan jiwa terdalam. Mata wanita, dalam pandangannya, memiliki kekuatan untuk mencuri bukan emas atau perak, melainkan hati, perhatian, dan emosi seseorang. Sebuah pencurian yang tak meninggalkan jejak, namun mengubah segalanya.

Bayangkan seseorang yang berjalan dengan keyakinan dan kendali atas dirinya, lalu tiba-tiba terhenti. Bukan karena ancaman, bukan karena kekerasan, tetapi karena sepasang mata yang memancarkan pesona tak terlukiskan. Dalam sekejap, fokusnya lenyap, pikirannya kabur, dan dirinya terombang-ambing dalam gelombang daya tarik yang tak bisa dijelaskan.

Ibnu Arabi tidak sedang memuliakan pencurian, tetapi ia mengungkapkan betapa dahsyatnya kekuatan non-verbal yang dimiliki seorang wanita. Tatapan itu bisa membuat seseorang kehilangan arah, seolah-olah tersesat dalam taman keindahan yang tak memiliki jalan keluar. Dan dalam kehilangan itu, ia menemukan dirinya yang baru nan rapuh, yang terpesona, yang tak lagi sama.

Ungkapan “pencuri terkejam” bukanlah tuduhan, melainkan pengakuan. Pengakuan bahwa ada kekuatan yang tak bisa ditakar dengan logika, tak bisa ditahan dengan kehendak. Tatapan mata wanita menjadi metafora dari pengaruh yang begitu kuat, hingga mampu merampas kendali seseorang atas dirinya sendiri.

Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering kali meremehkan kekuatan daya tarik. Kita menganggapnya sebagai hal biasa, sebagai bagian dari interaksi sosial. Namun Ibnu Arabi mengajak kita untuk melihat lebih dalam: bahwa daya tarik bisa menjadi kekuatan yang mengubah arah hidup, membelokkan keputusan, bahkan mengguncang keyakinan.

Tatapan mata yang penuh pesona bukan hanya milik wanita. Ia adalah simbol dari kepercayaan diri, dari kemampuan untuk mempengaruhi, dari seni komunikasi yang tak membutuhkan kata-kata. Dalam dunia bisnis, politik, bahkan dalam percakapan sederhana, kekuatan ini bisa menentukan segalanya.

Ibnu Arabi mengingatkan kita bahwa komunikasi bukan hanya tentang apa yang diucapkan, tetapi juga tentang apa yang dirasakan. Ekspresi, gerak tubuh, dan terutama mata, adalah jendela yang bisa membuka atau menutup hati seseorang. Dan dalam dunia yang penuh kebisingan, tatapan yang tulus bisa menjadi suara yang paling lantang.

Ungkapan ini bukan sekadar puisi atau metafora. Ia adalah refleksi dari kenyataan bahwa manusia adalah makhluk yang mudah terpengaruh oleh keindahan, oleh pesona, oleh hal-hal yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Dan dalam pengaruh itu, kita menemukan sisi kemanusiaan kita yang paling dalam yang rentan, yang peka, yang mencintai.

Dengan menyebut mata wanita sebagai “pencuri terkejam,” Ibnu Arabi tidak sedang menuduh, tetapi sedang memuji. Ia memuji kekuatan yang tak bisa dilawan, yang tak bisa dihindari, dan yang tak bisa diabaikan. Sebuah kekuatan yang mengingatkan kita bahwa dalam keheningan tatapan, terkandung gemuruh yang bisa mengubah segalanya.