Masalah listrik di Sapeken adalah bukti telanjang dari kegagalan struktural. Ketergantungan pada PLTS dengan kapasitas terbatas menjadikan masyarakat hidup dalam ketidakpastian. Pemadaman berhari-hari bukan sekadar gangguan teknis, melainkan bentuk kelalaian pemerintah daerah dalam memastikan hak dasar warga pada akses energi yang stabil.

Energi listrik bukan sekadar lampu yang menyala, melainkan fondasi produktivitas. Ketika listrik tidak stabil, aktivitas ekonomi lumpuh, layanan kesehatan terganggu, pendidikan terhambat. Fauzi–Imam gagal memahami bahwa pembangunan tanpa energi adalah omong kosong. Retorika pemerataan pembangunan runtuh di hadapan fakta pemadaman yang terus berulang.

Sektor kesehatan tak kalah memprihatinkan. Sarana prasarana terbatas, tenaga medis minim, akses transportasi laut penuh risiko. Warga kepulauan dipaksa menerima kenyataan bahwa sakit berarti berhadapan dengan keterbatasan sistemik. Apakah ini yang disebut pemerataan? Atau sekadar pembiaran yang dilegalkan oleh birokrasi?

Ironisnya, Sapeken bukan wilayah miskin potensi. Ia adalah sentra perikanan strategis, penghasil komoditas laut yang menopang ekonomi daerah. Bahkan, keberadaan migas di Pagarungan Besar menunjukkan nilai strategis wilayah ini. Namun, kekayaan itu tidak pernah benar-benar kembali ke masyarakat dalam bentuk kesejahteraan. Sumber daya dikeruk, rakyat tetap hidup dalam keterbatasan.

Kondisi ini adalah bentuk eksploitasi tanpa keberpihakan. Pemerintah daerah menikmati kontribusi ekonomi kepulauan, tetapi menutup mata terhadap penderitaan warganya. Infrastruktur dasar tidak diperkuat, layanan publik tetap rapuh. Kepulauan hanya dijadikan mesin ekonomi, bukan ruang hidup yang layak.

Satu tahun memang singkat, tetapi cukup untuk menunjukkan arah kebijakan. Sayangnya, arah yang terlihat justru kabur. Fauzi–Imam lebih sibuk membangun citra di daratan ketimbang menuntaskan problem nyata di kepulauan. Kepemimpinan yang tidak berani menembus akar persoalan hanyalah kepemimpinan administratif, bukan kepemimpinan visioner.

Narasi pemerataan pembangunan yang digembar-gemborkan hanyalah slogan kosong. Tanpa intervensi sistematis, tanpa keberanian politik, tanpa distribusi anggaran berbasis kebutuhan riil, kepulauan akan terus menjadi korban retorika. Retorika yang indah di atas kertas, tetapi hampa di lapangan.

Kepulauan membutuhkan kebijakan afirmatif, bukan janji manis. Mereka membutuhkan keberpihakan nyata, bukan sekadar kunjungan seremonial. Jika satu tahun kepemimpinan saja sudah gagal menunjukkan arah, bagaimana mungkin masyarakat percaya pada sisa periode yang tersisa?

Fauzi–Imam harus diingatkan kepemimpinan bukan soal pencitraan, melainkan keberanian menghadapi masalah mendasar. Jika kepulauan terus diperlakukan sebagai anak tiri, maka sejarah akan mencatat kepemimpinan ini sebagai periode retorika tanpa substansi. Kepulauan menunggu bukti, bukan janji. Dan sejauh ini, bukti itu masih nihil.

Oleh : Faisal Islami

(Aktivis Kepulauan Sumenep)

Sebagai bentuk penghargaan dan dukungan moral atas dedikasi, keteguhan, dan pengabdian sang guru dalam menjalankan tugas mulia, GMNI Trenggalek memberikan cinderamata sebagai simbol solidaritas.

“Kami percaya bahwa keteguhan hati dan semangat para guru dalam mendidik generasi bangsa adalah teladan sejati bagi kita semua,” ujar sodiq ketua GMNI Trenggalek.

Menanggapi insiden maraknya kasus orang tua murid yang memenjarakan guru, Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Trenggalek menyampaikan pernyataan sikap resmi. GMNI menegaskan bahwa kekerasan terhadap guru merupakan bentuk penghinaan terhadap martabat profesi pendidik dan penodaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan.

“Guru adalah pelita dalam kegelapan, penerang di tengah kebodohan, dan penuntun jalan bagi generasi bangsa menuju masa depan yang lebih beradab. Tanpa guru, tidak akan ada generasi cerdas, tidak akan ada peradaban, dan tidak akanada bangsa yang berdiri kokoh,” tegas GMNI Trenggalek dalam pernyataannya.

Sebagai organisasi mahasiswa yang berlandaskan ajaran Bung Karno tentang Marhaenisme, Kemanusiaan, dan Nasionalisme, GMNI menyatakan tidak akan tinggal diam terhadap ketidakadilan yang menimpa para pendidik.

Melalui rilis ini, GMNI Trenggalek menyampaikan enam poin sikap sebagai berikut:

1. Mengecam keras dan menolak segala bentuk kekerasan terhadap guru, baik fisik maupun verbal, karena merupakan pelanggaran terhadap nilai-nilai kemanusiaan, moral, dan hukum.

2. Menuntut aparat penegak hukum untuk memproses dan menghukum pelaku kekerasan secara tegas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, demi memberikan efek jera dan keadilan bagi korban.

3. Mengajak seluruh lapisan masyarakat, khususnya orang tua dan peserta didik, untuk menumbuhkan kembali budaya hormat terhadap guru serta membangun komunikasi yang sehat dalam menyelesaikan persoalan pendidikan.

4. Mendorong pemerintah daerah dan Dinas Pendidikan untuk memberikan perlindungan hukum, rasa aman, serta jaminan kesejahteraan bagi para guru di Trenggalek.

5. Memberikan dukungan moral dan solidaritas tanpa batas kepada seluruh tenaga pendidik agar tetap tegar, sabar, dan terus berjuang menjalankan tugas mulia mencerdaskan kehidupan bangsa.

6. Menyerukan kepada seluruh kader GMNI di seluruh Indonesia untuk mengawal isu kekerasan terhadap guru dan memperjuangkan perlindungan profesi pendidik sebagai bagian dari perjuangan membangun keadilan sosial.

“Kekerasan terhadap guru adalah luka bagi bangsa ini, dan kami menolak diam. Kami bersumpah untuk terus bersuara, berdiri di sisi kebenaran, dan memperjuangkan martabat para pendidik karena di tangan merekalah masa depan bangsa ditentukan,” tutup pernyataan GMNI Trenggalek.

(Red/Bhr).

Agenda pertama dimulai dengan penyampaian laporan Badan Anggaran (Banggar) DPRD terkait hasil pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD 2026. Laporan ini mencerminkan hasil evaluasi dan rekomendasi Banggar terhadap rancangan anggaran yang telah dibahas bersama eksekutif.

Kedua dilanjutkan dengan penandatanganan naskah berita acara persetujuan bersama antara Bupati Sumenep dan DPRD Kabupaten Sumenep. Penandatanganan ini menandai kesepakatan resmi antara kedua pihak terhadap isi Raperda APBD 2026 sebelum disahkan menjadi Peraturan Daerah, hal itu dilakukan oleh Wakil Bupati Sumenep KH. Imam Hasyim dan Ketua DPRD Sumenep Zainal Arifin.

Terakhir ditutup dengan sambutan dari Wakil Bupati Sumenep yang menyampaikan apresiasi atas kerja sama antara legislatif dan eksekutif dalam menyusun APBD yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Dalam sambutannya Wakil Bupati Sumenep itu menegaskan komitmennya tata kelola perencanaan pemerintahan yang baik dan responsif, hal itu ditujukan agar setiap perencanaan peraturan daerah (perda) selalu mewakili aspirasi masyarakat.

“Kita harus selalu menyerap aspirasi masyarakat untuk menjadi dasar pembuatan perda,” ujar Ketua DPC PKB Sumenep itu.

Rapat Paripurna ini berlangsung dengan lancar dan penuh semangat kolaboratif dan dihadori oleh jajaran tiap-tiap fraksi, hal itu mencerminkan komitmen bersama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

(Red/Bhr).

Tatapan itu, menurut Ibnu Arabi, bukan sekadar ekspresi wajah. Ia adalah senjata yang tak terlihat, namun mampu menembus lapisan jiwa terdalam. Mata wanita, dalam pandangannya, memiliki kekuatan untuk mencuri bukan emas atau perak, melainkan hati, perhatian, dan emosi seseorang. Sebuah pencurian yang tak meninggalkan jejak, namun mengubah segalanya.

Bayangkan seseorang yang berjalan dengan keyakinan dan kendali atas dirinya, lalu tiba-tiba terhenti. Bukan karena ancaman, bukan karena kekerasan, tetapi karena sepasang mata yang memancarkan pesona tak terlukiskan. Dalam sekejap, fokusnya lenyap, pikirannya kabur, dan dirinya terombang-ambing dalam gelombang daya tarik yang tak bisa dijelaskan.

Ibnu Arabi tidak sedang memuliakan pencurian, tetapi ia mengungkapkan betapa dahsyatnya kekuatan non-verbal yang dimiliki seorang wanita. Tatapan itu bisa membuat seseorang kehilangan arah, seolah-olah tersesat dalam taman keindahan yang tak memiliki jalan keluar. Dan dalam kehilangan itu, ia menemukan dirinya yang baru nan rapuh, yang terpesona, yang tak lagi sama.

Ungkapan “pencuri terkejam” bukanlah tuduhan, melainkan pengakuan. Pengakuan bahwa ada kekuatan yang tak bisa ditakar dengan logika, tak bisa ditahan dengan kehendak. Tatapan mata wanita menjadi metafora dari pengaruh yang begitu kuat, hingga mampu merampas kendali seseorang atas dirinya sendiri.

Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering kali meremehkan kekuatan daya tarik. Kita menganggapnya sebagai hal biasa, sebagai bagian dari interaksi sosial. Namun Ibnu Arabi mengajak kita untuk melihat lebih dalam: bahwa daya tarik bisa menjadi kekuatan yang mengubah arah hidup, membelokkan keputusan, bahkan mengguncang keyakinan.

Tatapan mata yang penuh pesona bukan hanya milik wanita. Ia adalah simbol dari kepercayaan diri, dari kemampuan untuk mempengaruhi, dari seni komunikasi yang tak membutuhkan kata-kata. Dalam dunia bisnis, politik, bahkan dalam percakapan sederhana, kekuatan ini bisa menentukan segalanya.

Ibnu Arabi mengingatkan kita bahwa komunikasi bukan hanya tentang apa yang diucapkan, tetapi juga tentang apa yang dirasakan. Ekspresi, gerak tubuh, dan terutama mata, adalah jendela yang bisa membuka atau menutup hati seseorang. Dan dalam dunia yang penuh kebisingan, tatapan yang tulus bisa menjadi suara yang paling lantang.

Ungkapan ini bukan sekadar puisi atau metafora. Ia adalah refleksi dari kenyataan bahwa manusia adalah makhluk yang mudah terpengaruh oleh keindahan, oleh pesona, oleh hal-hal yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Dan dalam pengaruh itu, kita menemukan sisi kemanusiaan kita yang paling dalam yang rentan, yang peka, yang mencintai.

Dengan menyebut mata wanita sebagai “pencuri terkejam,” Ibnu Arabi tidak sedang menuduh, tetapi sedang memuji. Ia memuji kekuatan yang tak bisa dilawan, yang tak bisa dihindari, dan yang tak bisa diabaikan. Sebuah kekuatan yang mengingatkan kita bahwa dalam keheningan tatapan, terkandung gemuruh yang bisa mengubah segalanya.

Salah satu dampak positif AI adalah kemampuannya memberikan respons cepat dan non-judgmental kepada pengguna yang sedang mengalami tekanan emosional. Banyak orang merasa lebih nyaman mencurahkan isi hati kepada chatbot AI karena tidak merasa dihakimi atau ditolak. Ini bisa menjadi pintu awal bagi individu yang kesulitan membuka diri kepada manusia. Bahkan, beberapa aplikasi AI dirancang khusus untuk membantu pengguna mengelola stres, kecemasan, dan depresi melalui teknik terapi berbasis kognitif.

Namun, ketergantungan terhadap AI sebagai satu-satunya sumber dukungan emosional bisa menjadi bumerang. AI tidak memiliki kapasitas untuk memahami konteks kehidupan seseorang secara mendalam, seperti pengalaman traumatis, pola asuh, atau dinamika hubungan interpersonal. Ketika pengguna mulai menggantikan hubungan sosial dengan interaksi digital, risiko isolasi sosial dan gangguan psikologis bisa meningkat.

Generasi muda, khususnya ekspatriat dewasa muda, menunjukkan kecenderungan lebih tinggi dalam menggunakan AI untuk mendukung kesehatan mental mereka. Meskipun ini menunjukkan keterbukaan terhadap teknologi, ada kekhawatiran bahwa mereka juga lebih rentan terhadap dampak negatif dari penggunaan media sosial dan digital yang berlebihan. AI bisa menjadi alat bantu, tetapi bukan pengganti interaksi manusia yang autentik dan penuh empati.

Di lingkungan akademik, mahasiswa psikologi yang menggunakan AI untuk meningkatkan kesehatan mental menunjukkan hasil yang beragam. Beberapa merasa terbantu dalam mengelola beban studi dan tekanan sosial, sementara yang lain merasa AI tidak cukup mampu menggantikan peran konselor atau psikolog. Ini menegaskan bahwa AI sebaiknya digunakan sebagai pelengkap, bukan pengganti layanan profesional.

Selain itu, ada tantangan etis yang perlu diperhatikan. Privasi data pengguna dan potensi penyalahgunaan informasi pribadi menjadi isu penting dalam penggunaan AI untuk kesehatan mental. Tanpa regulasi yang ketat, pengguna bisa menjadi korban eksploitasi data yang justru memperburuk kondisi psikologis mereka. Transparansi dan keamanan harus menjadi prioritas utama dalam pengembangan teknologi ini.

AI juga dapat memperkuat stigma terhadap gangguan mental jika digunakan secara tidak tepat. Misalnya, jika AI memberikan respons yang terlalu normatif atau mengabaikan kompleksitas emosi manusia, pengguna bisa merasa tidak dipahami atau bahkan disalahkan. Ini bisa memperkuat perasaan terasing dan memperburuk gejala yang sudah ada.

Namun, bukan berarti AI tidak memiliki tempat dalam ekosistem kesehatan mental. Dengan pendekatan yang tepat, AI dapat menjadi alat skrining awal, membantu mengenali gejala gangguan mental sejak dini, dan mengarahkan pengguna kepada bantuan profesional. Integrasi AI dengan layanan psikologi konvensional bisa menciptakan sistem yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Penting bagi masyarakat untuk memahami bahwa AI adalah alat, bukan solusi mutlak. Kesadaran akan batasan teknologi ini harus ditanamkan sejak dini, terutama di kalangan muda yang lebih rentan terhadap dampak digital. Edukasi tentang kesehatan mental dan literasi digital harus berjalan beriringan agar penggunaan AI benar-benar membawa manfaat.

Kesimpulannya, AI memiliki potensi besar dalam mendukung kesehatan mental, tetapi juga menyimpan risiko yang tidak boleh diabaikan. Keseimbangan antara teknologi dan hubungan manusia adalah kunci. AI bisa menjadi sahabat yang bijak, asalkan kita tetap menjadikan manusia sebagai pusat dari proses penyembuhan dan pemahaman diri.

Dari sisi efisiensi, AI menawarkan kecepatan dan ketepatan dalam menganalisis data. Dalam dunia medis, AI dapat membantu mendiagnosis penyakit berdasarkan gejala dan riwayat pasien dengan akurasi tinggi. Sementara dalam pendidikan, AI mampu menyusun kurikulum yang dipersonalisasi sesuai kebutuhan dan kemampuan tiap siswa. Ini membuka peluang untuk layanan yang lebih cepat, murah, dan terjangkau.

Namun, menggantikan dokter dan guru sepenuhnya dengan AI berarti menghilangkan aspek kemanusiaan dalam pelayanan. Dokter bukan hanya penyembuh, tapi juga pendengar dan pemberi empati. Guru bukan sekadar pengajar, tapi juga pembimbing moral dan sosial. AI belum mampu meniru intuisi, empati, dan nilai-nilai yang dibawa oleh interaksi manusia.

Dampak sosial juga tak bisa diabaikan. Jika dokter dan guru digantikan oleh mesin, jutaan orang bisa kehilangan pekerjaan. Ini berpotensi menimbulkan krisis ekonomi dan sosial, terutama di negara berkembang yang masih bergantung pada tenaga kerja manusia. Transisi menuju teknologi harus disertai dengan strategi pelatihan ulang dan penyesuaian peran.

Di sisi lain, AI bisa menjadi solusi untuk daerah terpencil yang kekurangan tenaga medis dan pendidik. Dengan bantuan teknologi, masyarakat di pelosok bisa mendapatkan layanan kesehatan dan pendidikan yang sebelumnya tidak tersedia. Namun, ini tetap membutuhkan infrastruktur digital yang memadai dan literasi teknologi yang cukup.

Masalah etika juga muncul. Siapa yang bertanggung jawab jika AI membuat kesalahan diagnosis atau memberikan materi pendidikan yang bias? Tanpa pengawasan manusia, keputusan AI bisa menimbulkan dampak serius. Oleh karena itu, regulasi dan kontrol manusia tetap diperlukan dalam sistem berbasis AI.

Kesenjangan digital bisa semakin melebar. Mereka yang memiliki akses ke teknologi canggih akan mendapatkan layanan terbaik, sementara yang lain tertinggal. Ini bisa memperdalam jurang antara kelompok kaya dan miskin, serta antara negara maju dan berkembang. Pemerataan akses teknologi menjadi tantangan besar.

Dalam jangka panjang, peran dokter dan guru mungkin akan berubah, bukan hilang. Mereka bisa menjadi mitra AI, menggunakan teknologi untuk meningkatkan kualitas layanan. Guru bisa fokus pada pembinaan karakter, sementara AI menangani aspek akademik. Dokter bisa lebih fokus pada interaksi manusiawi, sementara AI membantu analisis medis.

Menggantikan manusia sepenuhnya dengan AI bukanlah solusi ideal. Dunia yang sehat dan beradab membutuhkan keseimbangan antara teknologi dan kemanusiaan. AI sebaiknya menjadi alat bantu, bukan pengganti. Kolaborasi antara manusia dan mesin adalah jalan tengah yang paling bijak.

Dampak penggantian dokter dan guru oleh AI sangat luas dan kompleks. Ada potensi besar untuk kemajuan, tapi juga risiko besar jika tidak dikelola dengan bijak. Teknologi harus digunakan untuk memperkuat peran manusia, bukan menghapusnya. Karena pada akhirnya, nilai-nilai kemanusiaan tetap menjadi fondasi utama dalam pelayanan kesehatan dan pendidikan.

Dalam wawancaranya di acara The Tonight Show, Gates menyatakan bahwa kemajuan pesat kecerdasan buatan (AI) akan mengubah cara manusia mengakses layanan kesehatan dan pendidikan.

“Dalam dekade mendatang, hal itu akan menjadi hal biasa. Nasihat medis yang hebat, pengajaran yang luar biasa, dan semuanya gratis,” ujar Gates dengan nada optimis namun mengandung peringatan.

Gates menjelaskan bahwa AI kini mampu melakukan diagnosis medis secara cepat dan akurat, dan menjadi tutor virtual yang menyesuaikan gaya belajar setiap siswa menggantikan peran seroang guru.

Dengan kata lain, AI bukan hanya membantu tapi mengambil alih. Dunia akan memasuki era “kecerdasan gratis”, dimana teknologi pintar menyentuh setiap aspek kehidupan mmanusia.

Pernyataan Gates ini memicu diskusi global tentang masa depan pekerjaan. Jika profesi sekelas dokter dan guru bisa tergeser, bagaimana nasib profesi lain? Apakah kita siap menghadapi dunia di mana empati manusia digantikan oleh algoritma?

Prediksi Gates bukan sekadar ramalan futuristik, ini adalah panggilan untuk beradaptasi, berinovasi, dan mempersiapkan diri menghadapi revolusi AI yang tak terhindarkan. Dunia kerja akan berubah dan mungkin, lebih cepat dari yang kita kira.

(Red/Bhr).

Guru: Dari Pinggiran ke Panggung Utama

Tak lagi jadi profesi yang terpinggirkan, guru kini berdiri di garis depan perubahan. Pemerintah mengumumkan tambahan kesejahteraan yang mengundang sorotan tajam. Guru ASN menerima satu kali gaji pokok tambahan, sebuah langkah yang disebut “lanjutan” dari kebijakan lama. Namun sorotan sesungguhnya tertuju pada guru non-ASN: tunjangan profesi mereka melonjak dari Rp 1,5 juta menjadi Rp 2 juta per bulan. Tidak semua bersorak Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) mengungkap bahwa kenaikan ini hanya berlaku bagi mereka yang lolos SK Inpassing. Banyak guru merasa bingung, bahkan kecewa.

Di balik sorotan itu, insentif Rp 300 ribu per bulan selama 7 bulan untuk guru non-ASN dan 2 bulan untuk guru PAUD nonformal menjadi angin segar yang menyentuh akar rumput pendidikan.

2. 12.500 Guru Menuju Gelar S1/D4

Tak ada lagi alasan untuk tertinggal. Pemerintah membuka jalan bagi 12.500 guru yang belum bergelar S1 atau D4 melalui program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL). Di 112 perguruan tinggi, mereka diberi kesempatan untuk memenuhi syarat akademik yang selama ini menjadi penghalang karier dan kualitas pengajaran.

3. Sekolah Rakyat: Senjata Pemutus Rantai Kemiskinan

Sekolah Rakyat bukan sekadar sekolah, ia adalah benteng melawan kemiskinan ekstrem. Gratis, berasrama, dan menyasar anak-anak dari keluarga miskin berdasarkan DTSEN, program ini menjadi manifestasi nyata dari Instruksi Presiden No 8 Tahun 2025. Dengan 164 titik operasional di seluruh Indonesia, anak-anak kini bisa belajar tanpa harus menunggu tahun ajaran baru, tanpa harus bekerja, dan tanpa harus mengkhawatirkan biaya hidup.

4. Sekolah Garuda: Mencetak Elit Akademik Indonesia

Sekolah Garuda adalah mimpi besar yang mulai terwujud. Dirancang sebagai sekolah pre-university berasrama berbasis STEM, program ini menyiapkan generasi unggul untuk menembus universitas terbaik dunia. Dengan dua model Transformasi dan pembangunan baru Sekolah Garuda menyaring siswa lewat seleksi akademik ketat dan latar ekonomi. 80% siswa dibebaskan dari biaya, sisanya membayar penuh.

Empat titik baru ditargetkan beroperasi pada 2026, melengkapi daftar sekolah unggulan dari Aceh hingga Papua Barat. Ini bukan sekadar pendidikan, ini adalah investasi jangka panjang untuk kejayaan Indonesia.

5. Digitalisasi dan Revitalisasi: Sekolah Masa Depan Dimulai

Tak ada lagi ruang kelas gelap dan papan tulis kusam. Pemerintah membangun 52 sekolah baru, merevitalisasi 122 satuan pendidikan nonformal, dan menjangkau 15.523 sekolah dari target awal 10.440. Layar pintar (smart board) kini hadir di 285 ribu sekolah PAUD hingga SKB, mengubah cara belajar menjadi interaktif dan modern.

(Red/Bhr).

Aksi ini merupakan bentuk protes terhadap tayangan program televisi “Xpose Uncensored” yang ditayangkan oleh stasiun Trans7. Tayangan tersebut dinilai oleh massa telah merendahkan martabat pesantren, ulama, dan santri, khususnya menyangkut institusi pesantren Lirboyo.

Dalam aksi tersebut, massa menutup pintu masuk Transmart dengan lakban dan menuliskan kata “DISEGEL” menggunakan cat semprot. Meskipun sempat menimbulkan ketegangan, demonstrasi berlangsung kondusif dan segel dibuka kembali setelah aksi selesai.

Ketua GP Ansor Kabupaten Bandung, Dede Sumarsah, menyatakan bahwa permintaan maaf dari pihak Trans7 dianggap tidak cukup untuk meredakan kekecewaan warga NU.

“Kami ingin ada tanggung jawab lebih dari sekadar permintaan maaf. Tayangan itu telah melukai marwah pesantren,” ujarnya, jum’at (17/12025).

Pihak Transmart belum memberikan pernyataan resmi terkait insiden ini. Sementara itu, masyarakat diimbau untuk tetap menjaga ketertiban dan menyampaikan aspirasi secara damai.

Sbelumnya, salah satu segmen tayangan Trans7 yang memicu kemarahan publik adalah pernyataan bahwa santri “rela ngesot” untuk memberikan amplop kepada kiai, serta judul provokatif seperti “Santrinya Minum Susu Aja Kudu Jongkok”. Tayangan ini memicu tagar #BoikotTrans7 yang viral di berbagai platform media sosial.

Menteri Agama Nasaruddin Umar turut angkat bicara, menegaskan bahwa pesantren adalah benteng moral bangsa dan tidak layak dicap buruk. Sejumlah tokoh agama seperti Gus Miftah juga menyampaikan kecaman terhadap tayangan tersebut.

Menanggapi kontroversi ini, Trans7 telah menyampaikan permohonan maaf secara resmi dan berkomitmen untuk mengevaluasi konten siarannya. Mereka juga memutus kerja sama dengan rumah produksi yang bertanggung jawab atas tayangan tersebut.

(Red/Bhr).

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dirancang sebagai tempat pembinaan, bukan ladang kejahatan. Dengan sistem keamanan berlapis, pengawasan petugas, dan kontrol akses yang ketat, seharusnya mustahil bagi narkoba untuk masuk, apalagi diedarkan oleh warga binaan. Namun fakta bahwa Amar Zoni bisa mengatur peredaran sabu dan ganja dari balik jeruji menunjukkan adanya celah serius dalam sistem.

Dugaan Kelalaian atau Korupsi?

Ada dua kemungkinan yang patut dicermati, yakni kelalaian sistemik dapat terjadi mengingat bahwa lapas itu menggunakan pengamanan yang sangat ketat, sipir saling berkoordinasi dan waspada tinggi dalam mengawasi kegiatan warga binaan didalamnya. Dengan adanya kejadian Amar Zoni yang berbinis narkoba dengan komplotannya di lapas memunculkan kecurigaan oleh publik, Apakah pengawasan tidak berjalan sebagaimana mestinya? Apakah inspeksi rutin hanya formalitas? Tentunya bisnis barang haram itu tidak akan terjadi apabila pengawasan didalam lapas dilakukan secara benar oleh sipir, bahwa ada dugaan keterlibatan oknum yang membantu melancarkan aksi tersebut maka dapat menjadi spekulasi “rutan dan lapas adalah sarang narkoba.”

Kedua yakni korupsi internal adalah satu-satunya alasan yang paling masuk akal dan dapat diterima, hal itu bisa menjadi dugaan adanya campur tangan oknum petugas terkait peredaran narkoba yang terjadi didalam Rutan Salemba dan Lapas Cipinang. Logika yang mencuat bawah barang seperti sabu dam ganja tidak akan bisa masuk kedalam Rutan dan Lapas apabila tidak yang membantu meloloskan, padahal jam besuk terhadap warga binaan diatur sangat ketat. Bagi orang yang memiliki taman atau kerabat berada didalam lapas untuk membesuknya saja diperiksa sangat ketat, pemeriksaan itu mulai dari dilarang membawa makanan, hand phone, dan barang atau benda kecil yang dapat curigai diberikan pada tahanan.

Lantas mengapa narkoba bisa masuk kedalam Rutan Salemba dan Lapas Cipinang sebab penjagaan sangat ketat, tentu hal itu bisa terjadi akibat bantuan oknum petugas didalamnya. Kepala Rutan dan Kepala Lapas adalah orang yang memiliki kebijakan penuh atas tahan atau warga binaannya, kecurigaan publik mengarah kepada pemangku kebijakan didalam sebab petugas atau sipir biasa tidak berani melakukan hal itu tanpa lampu hijau dari atasan, mereka takut dipecat dan mendapat sangsi pidana apabila itu terjadi. Maka menjadi masuk akal dugaan narkoba itu masuk melalui bantuan petugas didalam Rutan dan Lapas yang telah mendapat izin atau perintah oleh atasannya, dan lebih mengkhawatirkan lagi jika benar dugaan ada oknum petugas yang terlibat atau tutup mata demi keuntungan pribadi. Jika benar, ini bukan sekadar pelanggaran, tapi pengkhianatan terhadap fungsi pemasyarakatan.

Sebagai figur publik, Amar Zoni mungkin memiliki akses atau perlakuan berbeda. Apakah status selebritas membuatnya lebih “bebas” bergerak di dalam lapas? Jika ya, maka sistem pemasyarakatan kita sedang bermain dua muka: keras pada rakyat biasa, lunak pada pesohor.

Pemindahan ke Nusakambangan Solusi atau Simbol?

Pemindahan Amar Zoni ke Lapas Super Maximum Security Nusakambangan bisa dilihat sebagai langkah tegas pemerintah, kasus ini bukan hanya tentang satu aktor, akan tetapi tentang integritas sistem pemasyarakatan kita. Jika jeruji besi bisa ditembus oleh narkoba, maka yang perlu dikurung bukan hanya pelaku, tapi juga kebobrokan sistem yang membiarkannya terjadi.

Perlu diketahui Amar Zoni telah dipindahkan ke Lapas Nusakambangan, dikutip dari nataindonesia.com Amar Zoni dipindahkan ke Nusakambangan karena keterlibatan dirinya dalam jaringan peredaran narkoba dari dalam Rumah Tahanan (Rutan) Salemba, Jakarta Pusat. Pemindahan itu dilakukan pada kamis 16 Oktober kemarin dengan keamanan super ketat.