News  

Aliansi Kopri PMII Sumenep Kawal Sidang Ibu Kandung Jual Anak kepada Kepsek

Foto: Koordinator Aliansi KOPRI, Yuliyana Putri.

Nataindonesia.comKasus pelecehan seksual yang terjadi pada remaja dan diperkosa oleh oknum kepala sekolah sekaligus selingkuhan dari ibunya, kini memasuki tahap persidangan perdana pada Selasa, 11 November 2024.

Oleh sebab itu, Aliansi Kopri Sumenep menegaskan komitmennya untuk terus mengawasi jalannya persidangan kasus kekerasan seksual yang sedang berlangsung di Pengadilan Negeri Sumenep.

Hal ini disampaikan setelah dimulainya persidangan pertama terhadap terdakwa J yang dituduh melakukan kekerasan seksual terhadap korban T.

Baca Juga:  3 Pelaku Penyelundup Rokok Ilegal Asal Madura Diamankan Bea Cukai

Koordinator Aliansi KOPRI, Yuliyana Putri, menyatakan bahwa pengawasan terhadap kinerja hakim dan jaksa sangat penting untuk memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan adil, transparan, dan mengutamakan kepentingan korban.

“Kami akan terus memantau dan memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam persidangan ini termasuk hakim dan jaksa melaksanakan tugasnya dengan profesionalisme, tanpa ada keberpihakan atau tekanan dari pihak manapun,” kata Yuliyana Putri dalam keterangannya, Selasa, 11 November 2024.

Baca Juga:  Link Nonton Video Kebaya Hijau Full Mudah Diakses

Aliansi Kopri menekankan bahwa kekerasan seksual adalah pelanggaran hak asasi manusia yang sangat serius, dan keadilan harus ditegakkan dengan tegas.

Mereka juga menegaskan pentingnya perlindungan terhadap korban selama proses persidangan, serta perlunya transparansi dalam setiap keputusan yang diambil oleh pengadilan.

“Kami tidak akan tinggal diam jika terjadi ketidakadilan dalam persidangan ini. Kami akan memastikan bahwa hak-hak korban terlindungi dan pelaku kejahatan mendapatkan hukuman yang setimpal,” tegasnya.

Baca Juga:  Kapolri Instruksi Proses Hukum Bacapres Tersandung Pidana Ditunda

Seiring berjalannya persidangan, Aliansi Kopri juga mengajak masyarakat untuk lebih peduli terhadap kasus kekerasan seksual dan mendukung upaya perlindungan korban, serta mendorong sistem peradilan yang lebih responsif terhadap kebutuhan perempuan dan anak.

“Pada sidang kami berjanji akan terus memantau dan mendukung korban dalam upaya mencari keadilan,” tandasnya. (zf)