Nataindonesia.com – Akis Jasuli resmi ditetapkan sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai NasDem Kabupaten Sumenep melalui Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasDem Nomor: 166-Kpts/DPP-NasDem/V/2025, yang ditandatangani langsung oleh Ketua Umum Surya Paloh pada 19 Mei 2025.
Namun, penetapan ini langsung menuai gelombang penolakan dari sejumlah anggota dan kader NasDem di Sumenep. Penolakan ini tidak hanya sekadar suara di ruang tertutup, melainkan diwujudkan dalam aksi demonstrasi terbuka. Puluhan kader dan pengurus partai menggelar unjuk rasa di depan kantor DPD NasDem Sumenep, di Jl. Jokotole Lingkar Barat, Dusun Toros, Desa Babbalan, Kecamatan Batuan, Minggu (8/6/2025).
Aksi protes tersebut menunjukkan betapa panasnya dinamika politik internal di partai yang dikomandoi Surya Paloh itu, khususnya di tingkat daerah. Penolakan yang mengemuka bukan sekadar persoalan personal, tapi melibatkan kepentingan dan rivalitas politik yang lebih dalam.
DPP vs Kader Lokal: Konflik Struktur dan Aspirasi
Penunjukan Akis Jazuli sebagai Ketua DPC oleh DPP memicu konflik yang merefleksikan ketegangan klasik antara otoritas pusat dan jaringan akar rumput di daerah. Akis, yang dinilai bukan kader asli Sumenep, dianggap sebagai representasi sentralisasi kekuasaan yang mengesampingkan hak dan peran kader lokal.
Para kader yang menolak merasa suara dan perjuangan mereka selama ini diabaikan. Mereka melihat keputusan DPP sebagai pengkhianatan terhadap spirit demokrasi internal partai. Konflik ini menimbulkan pertanyaan: Apakah NasDem mampu menjaga keseimbangan antara instruksi pusat dan aspirasi daerah?
Faksi Lama Tak Terima?
Tak bisa dipungkiri, NasDem Sumenep selama ini dikuasai oleh faksi-faksi lama yang telah membangun jaringan kuat dan pengaruh signifikan. Penunjukan Akis yang diduga dekat dengan DPP menjadi ancaman bagi stabilitas dan kekuasaan faksi ini.
Bagi kelompok lama, penetapan Akis seperti upaya penggembosan kendali mereka. Dinamika ini menimbulkan gesekan tak hanya soal kepemimpinan, tapi juga soal distribusi sumber daya politik dan finansial partai.
Proses Pengambilan Keputusan: Ketidaktransparanan yang Memicu Kecurigaan
Salah satu pemicu utama penolakan adalah ketidakpuasan kader atas proses yang dinilai kurang transparan. Keputusan penunjukan Akis dianggap diambil secara sepihak tanpa dialog intensif dengan pengurus dan anggota di Sumenep.
Kecurigaan muncul tentang motif DPP yang lebih mengedepankan kepentingan politik jangka pendek atau aliansi tertentu, bukan membangun partai secara organik di daerah.
Kepentingan Eksternal dan Strategi Politik
Dari sisi lain, konflik ini berpotensi dimanfaatkan oleh aktor eksternal. Baik rival politik lokal maupun kelompok kepentingan lain yang berkepentingan melemahkan NasDem, bisa menggunakan perpecahan internal ini sebagai celah.
Perseteruan internal yang terbuka memberikan peluang bagi pihak luar untuk menggerogoti basis suara partai, terutama jelang Pemilu 2029 yang semakin dekat.
Bentrokan Visi dan Generasi
Di balik konflik struktural juga terdapat benturan visi dan perbedaan generasi kader. Penunjukan Akis sebagai figur baru membawa harapan perubahan dan penyegaran, tetapi sekaligus menimbulkan ketegangan dengan kelompok yang lebih nyaman pada status quo.
Perbedaan persepsi terhadap arah partai dan strategi politik menjadi akar konflik yang kompleks dan tak mudah diselesaikan. (Ros/red)
