Nataindonesia.com – Kelangkaan pupuk bagi petani seperti tidak pernah selesai dari masa ke masa. Petani berteriak seperti tidak pernah ditanggapi serius oleh pemerintah. Bahkan dalam sepuluh tahun terakhir, semasa pemerintahan Presiden Joko Widodo, pupuk bagi petani seperti drama klasik dimainkan oleh dalang rangkap menjadi aktor utama.
Masalah kelangkaan pupuk disinyalir karena regulasi penyuplaian yang sengaja dibikin berbelit. Hal itu menyebabkan banyak peluang bagi oknum untuk memainkan harga pupuk, bahkan penyalahgunaan wewenang. Alhasil petani kembali ditumbalkan!
Presiden Prabowo Subianto menegaskan untuk memangkas birokrasi yang berbelit dalam sektor pertanian. Hal tersebut disampaikan dalam sambutannya saat Panen Raya Nasional serentak di 14 provinsi sentra produksi padi. Bertempat di pusat kegiatan di Desa Randegan Wetan, Kecamatan Jati 7, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, pada Senin, 7 April 2025.
Birokrasi berbelit yang dimaksud Prabowo adalah mengenai jalur perizinan dan distribusi pupuk. Seperti penyampaian laporan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.
“Sebelumnya adalah 12 menteri yang harus tanda tangan, ditandatangani 38 gubernur, kemudian 500 wali kota/bupati se-Indonesia, baru bisa tiba di petani. Sekarang berkat Inpres yang Bapak Presiden tandatangani, dari Menteri Pertanian langsung ke pabrik, pabrik langsung ke Gapoktan petani. Ini betul-betul revolusi sektor pertanian,” ujar Mentan.
Menanggapi laporan tersebut, Presiden Prabowo menegaskan bahwa pemerintahannya akan terus mendorong efisiensi anggaran, memotong jalur distribusi yang panjang, serta menekan praktik korupsi di semua lini pemerintahan.
“Saya akan menghemat anggaran terus-menerus. Saya akan berusaha sekeras tenaga agar setiap anggaran, setiap uang rakyat, uang negara harus dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat Indonesia, terutama rakyat yang paling membutuhkan,” kata Presiden Prabowo.
Presiden Prabowo juga memberikan perhatian khusus terhadap praktik-praktik korupsi yang dinilai dapat menghambat pelayanan publik dan distribusi bantuan pemerintah kepada masyarakat.
“Pemerintah kita dari pusat sampai desa tidak boleh ada lagi praktik-praktik korupsi, praktik menyalahgunakan uang rakyat. Sekarang masanya masa teknologi, semua orang bisa laporan segera. Kalau ada korupsi langsung anda video, anda rekam, langsung kirim. Jadi supaya orang itu jera,” tegasnya. (Red/HZ)
