Nataindonesia.com • Jakarta, 21 Februari 2025 – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan tanggapan terkait instruksi Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, yang melarang seluruh kepala daerah dari PDIP untuk menghadiri retret kepala daerah di Akademi Militer (Akmil) Magelang. Instruksi tersebut dikeluarkan menyusul penahanan Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Dalam pernyataannya, Jokowi menegaskan bahwa retret kepala daerah adalah urusan pemerintahan dan meminta para kepala daerah untuk tetap hadir sesuai dengan tugas dan tanggung jawab mereka sebagai pemimpin daerah.
“Ini kan urusan pemerintahan, yang diundang kepala daerah, yang mengundang Presiden, retret ini adalah bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan koordinasi dan sinergi antar kepala daerah,” ujar Jokowi saat di kediamannya, Solo, (Jum’at, 21/02/2025).
Jokowi juga menekankan pentingnya menjaga profesionalisme dan integritas dalam menjalankan tugas pemerintahan.
“Sebagai kepala daerah, mereka dipilih oleh rakyat untuk melayani dan bekerja demi kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, saya mengimbau agar mereka tetap fokus pada tugas-tugas pemerintahan, mestinya hadir, datang, karena mereka dipilih oleh rakyat dan untuk kepentingan rakyat, bangsa, dan negara bukan untuk yang lain,” tambahnya.
Instruksi Megawati untuk melarang kepala daerah dari PDIP menghadiri retret di Akmil Magelang telah menimbulkan berbagai reaksi dari berbagai pihak. Beberapa tokoh politik menilai bahwa instruksi tersebut dapat mengganggu koordinasi dan sinergi antar kepala daerah dalam menjalankan program-program pemerintah.
Sementara itu, Ketua DPP PDIP, Ronny Talapessy, menyatakan bahwa instruksi Megawati adalah bentuk solidaritas partai dalam menghadapi situasi sulit yang sedang dihadapi oleh PDIP.
“Kami menghormati keputusan Ketua Umum dan akan mengikuti arahan beliau. Namun, kami juga akan berkoordinasi dengan pemerintah untuk memastikan bahwa tugas-tugas pemerintahan tetap berjalan dengan baik,” ujar Ronny.
Dengan adanya tanggapan dari Jokowi, diharapkan para kepala daerah dari PDIP dapat menjalankan tugas mereka dengan baik dan tetap menjaga profesionalisme dalam menjalankan pemerintahan. Pemerintah dan PDIP diharapkan dapat bekerja sama untuk menjaga stabilitas dan kelancaran program-program pembangunan di seluruh daerah.
(Red/Bhr).
