Nataindonesia.com • Hubungan antara Presiden Prabowo Subianto dan mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menjadi sorotan dalam beberapa waktu terakhir. Meskipun keduanya pernah bekerja sama dalam pemerintahan, ada beberapa momen yang menunjukkan adanya ketegangan di antara mereka.
Salah satu faktor utama yang memicu keretakan hubungan antara Prabowo dan Jokowi adalah perubahan dukungan politik. Jokowi yang awalnya mendukung Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024, kemudian beralih mendukung Prabowo. Perubahan ini menimbulkan ketegangan, terutama di kalangan pendukung Ganjar dan PDIP.
Ada juga isu adu domba yang beredar di kalangan politik. Beberapa pihak menuduh adanya upaya untuk memecah belah hubungan antara Prabowo dan Jokowi. Prabowo sendiri telah menegaskan bahwa ia tidak akan terpengaruh oleh upaya adu domba tersebut.
Meskipun Prabowo dan Jokowi pernah bekerja sama dalam kabinet, ada beberapa momen ketegangan yang terjadi. Misalnya, perbedaan pandangan dalam beberapa kebijakan strategis yang diambil oleh pemerintah. Hal ini menambah ketegangan dalam hubungan mereka.
Dalam dunia politik Indonesia, hubungan antara Presiden Prabowo Subianto dan mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sering kali menjadi sorotan. Meskipun keduanya memiliki hubungan yang baik, ada beberapa momen penting di mana Prabowo secara tegas menolak keinginan Jokowi, bahkan hubungan keduanya bisa dijadi telah mengalami keretakan. Berikut adalah tiga momen tersebut:
1. Penolakan terhadap Rancangan Undang-Undang Pilkada
Pada Agustus 2024, DPR mencoba mengubah undang-undang Pilkada untuk memungkinkan Kaesang Pangarep, putra bungsu Jokowi, maju dalam pemilihan gubernur meskipun bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Meskipun pemerintah Jokowi mendukung perubahan tersebut, Prabowo memerintahkan anggota DPR untuk menggagalkan pengesahan rancangan undang-undang di rapat paripurna. Langkah ini memicu gelombang protes dari masyarakat sipil dan mahasiswa.
2. Penolakan terhadap Gugatan Hasil Pilkada Jakarta 2024
Pada Pilkada Jakarta 2024, Jokowi mendukung pasangan Ridwan Kamil dan Suswono, yang kalah dari Pramono Anung dan Dul Ranokarno di putaran pertama. Jokowi menginginkan pemilihan putaran kedua dan berencana menggugat hasil pilkada ke Mahkamah Konstitusi. Namun, Prabowo menolak rencana gugatan tersebut, meskipun berkas gugatan telah disiapkan. Akibatnya, keinginan Jokowi untuk memaksakan putaran kedua tidak terealisasi.
3. Penolakan terhadap Percepatan Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara
Jokowi sebelumnya menginginkan agar IKN siap ditempati pada 2024. Namun, Prabowo memutuskan untuk menunda rencana tersebut hingga 2028, mempertimbangkan perencanaan yang lebih realistis. Keputusan ini menunjukkan bahwa Prabowo lebih memilih pendekatan yang hati-hati dan terencana dalam proyek besar seperti pemindahan ibu kota.
